REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempertanyakan keseriusan PT Jakarta Monorail yang sedang membangun proyek transportasi Monorel.

Sebab, empat bulan pasca groundbreaking, PT Jakarta Monorail belum juga melengkapi dokumen yang diminta Pemerintah Provinsi. Sehingga, Jokowi pun hingga kini belum bisa menandatangani kontrak kerjasama."Kita ini inginnya masalah administrasi dan di lapangan dikerjakan bareng. Tapi kalau administrasinya tidak komplit ya maaf," ujar mantan Wali Kota Solo tersebut, Selasa (18/2).

Menurut Jokowi, persyaratan yang diminta Pemprov DKI memang sangat banyak. Salah satunya PT Jakarta Monorail harus terlebih dulu membayar tiang pancang milik PT Adhi Karya."Kita ini serius, jadi semua dokumen harus kita teliti," kata dia.

Jokowi pun menjelaskan alasannya memberikan ijin kepada PT Jakarta Monorail untuk melakukan groundbreaking pada Oktober lalu,  meski perjanjian kerjasama belum ada. Menurut Jokowi, ijin diberikan sebagai tanda bahwa pemprov merestui dilanjutkannya kembali proyek yang sempat mangkrak selama tujuh tahun tersebut. Meski demikian, kata Jokowi, syarat-syarat yang diminta Pemprov tetap harus dipenuhi PT Jakarta Monorail."Groundbreaking itu sebuah tanda bahwa saya sudah setuju, tapi kan setuju tetap ada syarat," ujar suami dari Iriana tersebut.  

Menurut Jokowi, hingga kini PT Jakarta Monorail masih menyanggupi untuk melanjutkan proyek transportasi massal tersebut. Meski perjanjian belum ditandatangani, kata Jokowi, PT Jakarta Monorail hingga saat ini terus melakukan persiapan pembangunan, seperti mengetes kondisi tanah dan menggambar desain stasiun. Dia mengatakan, Pemprov juga terus memanggil pihak PT Jakarta Monorail untuk membahas kelanjutan proyek ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika