REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terbongkarnya kondisi bus TransJakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang rusak di beberapa bagian, membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) geram. Jokowi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) bertanggung jawab jika terbukti bus yang didatangkan dari Cina itu ternyata barang hasil rekondisi alias bekas.
"Kalau benar, mesti ada yang bertanggung jawab terkait kerusakan komponen beberapa bus TransJakarta dan BKTB itu," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (10/2). Gubernur kelahiran Solo itu mengaku belum menerima laporan tim yang ia tugaskan untuk memeriksa bus kiriman dari Negeri Tirai Bambu. Jokowi pun berencana mengecek langsung kondisi bus bersama tim pengadaan barang. "Hari ini tanya ke inspektorat, nanti akan disampaikan ke saya, tapi belum sampai ke saya," kata alumnus Universitas Gadjah Mada itu.
Berbicara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono membantah bus TransJakarta dan BKTB yang mengalami kerusakan adalah barang bekas. Menurut Pristono, kerusakan terjadi akibat proses pengiriman, bukan karena kualitas barang yang buruk. Ia menjelaskan, bus dengan kabin tinggi hanya ada di Jakarta dan Bogota, Kolombia. Bedanya, bus di Kolombia menggunakan bahan bakar solar. "Bus ini diproduksi berdasarkan pesanan. Jadi tidak mungkin rekondisi," kata Udar saat menggelar jumpa pers di Balai Kota, Senin (10/2).
Udar mengklaim kerusakan yang terjadi bukan masalah besar. Sebab, komponen yang mengalami kerusakan hanya minor item bukan mayor item. "Kalau kerusakannya mayor item tidak mungkin dijalankan bus itu," kata dia.
Presiden Direktur PT San Abadi, Indra Krisna, selaku Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) menjelaskan, kerusakan pada bus terjadi ketika proses pengiriman dari Shanghai, Cina ke Jakarta. Indra berkata, pihaknya mengirimkan bus TransJakarta dalam dua paket. Paket pertama yang terdiri dari 29 bus, sampai ke Jakarta tepat waktu tanpa ada masalah. Sementara, pada pengiriman paket kedua sebanyak 31 bus terjadi masalah karena cuaca buruk.
Indra mengungkapkan, bus yang diberangkatkan dari Pelabuhan Shanghai pada 20 November 2013 itu, dijadwalkan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, pada 3 Desember 2013. Namun, lanjut Indra, baru tiga hari berlayar kapal yang mengangkut bus harus kembali lagi ke Pelabuhan Shanghai karena cuaca buruk. Sehingga, bus baru bisa berangkat lagi pada pertengahan Desember. "Waktu pengiriman yang seharusnya 14 hari menjadi enam minggu. Barang apa pun yang terapung di laut selama enam minggu pasti akan rusak," kata Indra seraya menjamin bus yang dikirimnya berupa bus baru karena bisa dilihat dari nomor rangka mesin.
Pendapat berbeda disampaikan pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan. Ia menilai, BKTB dan bus TransJakarta yang baru didatangkan itu berkualitas jelek. Sebab, baru proses pengapalan dari Cina ke Indonesia saja sudah berkarat. "Gimana ketika sudah beroperasi? Tentu akan sulit menjaga kualitas pengoperasiannya," ujar Azas.
Menurutnya, jika terjadi kesalahan pada proses shiping atau pengapalan dari Cina ke Indonesia, seharusnya langsung diklaim dan tidak dioperasikan. "Pengapalannya kan Desember, kenapa sudah tahu itu berkarat tetap dioperasikan? Jadi alasannya mengada-ngada, hanya tipu-tipu itu," kata Azas. Ia menduga ada proses korupsi untuk pengadaan armada bus tersebut, sehingga KPK harus masuk menangani masalah itu karena uang pengadaannnya sampai setengah triliun rupiah lebih.
"Harus diperiksa, karena pengadaaannya kan oleh Dishub. Nah, ketua tim lelangnya Kadishub. Jadi, KPK harus memeriksa Kadishub karena jelas di situ ada yang dirugikan. Karena ini kan menggunakan uang negara," ucap dia.
Beberapa bagian dari 13 mobil yang didatangkan kondisinya sudah tidak prima, seperti badan bus sudah berkarat, kaca spion pecah, tutup speedometer kendur, oli power steering berkarat, turbo sensor berkarat, dan tata letak kabel berantakan. Pada 2013, Dishub membeli 310 unit bus TransJakarta dan 346 unit BKTB. Namun, baru 90 unit bus TransJakarta dan 18 unit BKTB yang sudah dioperasikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika