Senin 10 Feb 2014 19:42 WIB

Kaltara Didorong Sebagai Provinsi Budaya

Tanjung Selor, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.
Foto: wikimapia.org
Tanjung Selor, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG SELOR -- Usai dihelat tiga hari, 7-9 Februari, akhirnya hasil rekomendasi Kongres Kebudayaan Kaltara I menetapkan lima poin. Salah satunya, menjadikan Kalimantan Utara sebagai provinsi budaya di belahan bumi Borneo.

Presiden Bintang Utara, yang juga Ketua Panitia Kongres, Jimmy Borneo merinci lima poin rekomendasi. Pertama, menetapkan Kota Tanjung Selor Bulungan Ibu Kota Kaltara sebagai kota budaya di Kaltara. Kedua, menetapkan Desa Salimbatu, Tanjung Palas dan Teras Baru sebagai desa budaya. Selanjutnya, mewujudkan Provinsi Kaltara sebagai pusat budaya di Kalimantan.

Poin keempat, meminta  komitmen kabupaten/kota se utara mendukung provinsi Kaltara sebagai pusat budaya di Kalimantan. Kelima, Pemprov Kaltara melakukan pembinaan berkelanjutan dalam pengembangan kebudayaan Kaltara, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa.

Penetapan rekomendasi itu, menurut Jimmy Borneo, disepakati sejumlah elemen. Di antaranya, Pemprov Kaltara, insan pers, tokoh adat di Kaltara, anggota dewan Bulungan, akademisi, insan budayawan Kaltara, dan Pemkab maupun Pemkot di Kaltara. Hasil kongres itu ditetapkan usai seminar Kebudayaan Kaltara II.

"Lima rekomendasi kongres akan kita kawal ke Pemprov Kaltara maupun pemerintahan pusat," jelasnya, seperti rilis yang diterima ROL, Senin (10/2) malam. Jimmy berharap hasil rekomendasi bisa diseriusi dan ditindaklanjuti pemerintah daerah dan pusat.

Untuk membangun peradaban Kaltara sebagai provinsi yang baru, lanjutnya, pemerintah perlu menguatkan dan mengembangkan budaya nenek moyang. Apalagi, Kaltara kaya akan varian budaya yang diwarisi sejak zaman nenek moyang.

Budaya, sambung Jimmy, mampu menyatukan semua elemen. Sekaligus menancapkan pondasi membentuk embrio peradaban yang beradab. "Kita ingin Kaltara maju melesat, berbudaya dan berkarakter," harapnya, seraya menambahkan apalagi sebagai provinsi garda terdepan NKRI.

‎​Seluruh elemen di Kaltara pun meminta kongres kebudayaan perlu dihelat secara periodik tiap tahun. "Ini sekaligus memonitor hasil rekomendasi agar tuntas," tambahnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement