REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- LSN (Lembaga Survei Nasional) mengeluarkan hasil survei yang menyebutkan mayoritas warga Jakarta tidak ingin Joko Widodo (Jokowi) mencapreskan karena tak mampu menyelesaikan banjir Jakarta. Budayawan Betawi, Ridwan Saidi, menimpalinya dengan mengatakan bahwa Jokowi tidak beres dan serius dalam mengurusi Jakarta.
Fahmi Alhabsyi, salah satu inisiator PDI Perjuangan Pro Jokowi (PDIP Projo), menanggapi hasil survei LSN dan pernyataan Ridwan Saidi dengan pernyataan dialektis. Dia menilai LSN dan Ridwan Saidi sesungguhnya ingin Jokowi mencalonkan diri sebagai capres 2014.
"Surveinya LSN kan warga Jakarta, bukan warga Manado, warga Pantura, atau warga daerah lain di Indonesia yang juga mengalami dampak banjir akibat kagak beres tata kelola negara dan pembangunan tidak berwawasan lingkungan selama satu dasawarsa otonomi daerah," ujar Fahmi dalam siaran persnya yang diterima Republika Online (ROL).
Fahmi meminta publik cermat bahwa survei LSN secara implisit mencerminkan rakyat Jakarta ingin Jokowi segera jadi Presiden agar 40% kebijakan banjir di Jakarta yang bergantung di pemerintah Pusat dapat dikoordinasi lebih serius dan cepat dengan kebijakan Pemda DKI yang sudah dibuat Jokowi. ''Tidak seperti sekarang, Jokowi bergantung dari kemurahan hati DPRD dan pemerintah Pusat,'' katanya.
"Kalau Ridwan Saidi kan semua dibilang 'kagak beres' urus banjir Jakarta. Beliau bilang zaman Belanda pernah banjir, zaman Ali Sadikin, zaman Wiyogo sampai zaman Foke sampai Jokowi,'' katanya.
''Jika diperlukan, Projo siap mendukung Ridwan Saidi jadi gubernur, tapi nanti kalau Jokowi sudah bilang siap capres," pungkasnya.
Fahmi menambahkan seandainya dulu Ridwan Saidi selaku budayawan mampu mendesak Amien Rais dan elit politik di masa lalu agar punya kesadaran lingkungan ketika membuat kebijakan otonomi daerah serta TAP MPR tentang arah pembangunan otonomi berwawasan lingkungan, maka mungkin publik saat ini tidak hanya melihat pejabat daerah ditangkap kasus korupsi tapi juga ditangkap karena kasus perusakan lingkungan dan tidak peduli kebijakan pro lingkungan hidup.
"Karena elite politik dulu dan juga budayawan seperti Ridwan Saidi yang tidak peka dan cuek atas 'kagak beresan' kebijakan pembangunan di awal reformasi, maka akhirnya kagak beres deh arah kebijakan lingkungan yang berimbas banjir merata di seluruh indonesia," tandas aktivis UI 98.
Fahmi menangkap kesan pernyataan Ridwan Saidi implisit sindiran kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak serius selaku Kepala Negara yang masa itu tidak mengingatkan Fauzi 'Foke' Bowo selaku Gubernur DKI agar fungsi gorong-gorong tidak boleh dibiarkan 33 persen saja, padahal SBY juga berdomisili Jakarta.
''Banjir 1 Februari 2008 ketika SBY turun ganti mobil semestinya dijadikan cambuk untuk mengeluarkan Keppres Penanganan Banjir Nasional dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan... eh malah angkat Foke jadi dewan pembina Demokrat," sindir fungsionaris PDI Perjuangan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika