REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Mabes TNI AD membantah tudingan Gubernur Papua, Lukas Enembe terkait keterlibatan oknum prajurit TNI atas maraknya kasus penembakan di daerah tersebut. Kelompok separatis tersebut memperoleh amunisi bukan dari pihak TNI.
Kadispen TNI AD, Brigjen Andika Perkasa mengatakan, memang pernah ada anggota TNI dari batalyon 751 Papua yang diduga menyalahgunakan amunsi. Namun, prajurit tersebut mengaku tertipu, karena kebutuhan peluru tersebut diduga untuk berburu.
“Jadi memang di Papua itu kultur kekerabatannya sangat dekat. Ada orang yang minta amunisi pada prajurit TNI yang kebetulan penduduk lokal setempat, alasannya untuk berburu,” kata Andika saat dihubungi Republika, Kamis (6/2).
Dia mengatakan, prajurit tersebut memberikan sebanyak 100 selonsong peluru jenis kaliber 556. Pihaknya membantah kalau amunisi itu diperjualbelikan, karena prajurit TNI yang bersangkutan mengaku hanya membantu keperluan kerabatnya.
Andika menyatakan, opini yang dibuat oleh Gubernur tidak benar. Sebab, amunisi itu bukan diperjualbelikan. Kasus itu terjadi pada akhir 2012, dan berdsarkan UU Darurat No 12 Tahun 1951, prajurit yang bersangkutan telah diberi sanksi hukuman penjara 10 bulan.
“Kalau sekarang, sudah tidak ada lagi TNI yang melakukan tindakan tersebut. Saya menduga mereka mendapat suplai dari kawasan perbatasan,” ujar dia.
Meski tersandung kasus demikian, Andika menambahkan, TNI tidak langsung mengubah aturan manejemen, dimana penduduk lokal yang diangkat menjadi anggota, lalu harus dipindahtugaskan ke daerah lain. Pihaknya tetap memegang kepercayaan terhadap anggota prajuritnya.
“Kasus kemarin itu tidak bisa dipandang secara umum, akan terjadi peristiwa serupa setelahnya, dan kami tetap melakukan pengawasan terhadap para anggota TNI,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
