REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDI Perjuangan, MH Said Abdullah mendesak pemerintah untuk menetapkan erupsi Sinabung menjadi bencana nasional. Alasannya, karena penanganan pemerintah daerah selama ini tidak maksimal.
"Saya kira, pemerintah tidak perlu ragu menetapkan bencana yang terjadi di Kabupaten Tana Karo, Sumatra Utara (Sumut) sebagai bencana nasional. Ini penting agar para korban bencana lebih tertangani dengan lebih baik," jelas Said, Selasa (4/2).
Menurutnya, pemerintah setempat tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya. Apalagi, bupati setempat malah dituntut mundur oleh rakyatnya karena memang mereka tidak siap.
Ia mengakui, syarat penetapan Sinabung sebagai bencana nasional belum memadai. Tetapi melihat kondisi para pengungsi dan juga banyaknya korban yang jatuh, penetapan sebagai bencana nasional memang tidak bisa dihindari. Apalagi, pemerintah daerah, sudah mulai kewalahan menangani korban bencana tersebut.
"Kalau pusat tidak turun tangan hanya akan membuat para korban Gunung Sinabung makin menderita dan korban kemungkinan akan terus bertambah jika tidak ditangani dengan baik. Jadi, perlu pusat yang mengkoordinasikan. BNPB harus turun tangan secara penuh dalam penanggulangan bencana di sana," jelas anggota DPR Komisi VIII tersebut.
Ia pun tetap mendorong agar erupsi Sinabung ditingkatkan statusnya sebagai bencana nasional kendati belum menenuhi syarat. "Jangan kemudian ukurannya, 100 orang atau bukan 100 orang meninggal menjadi tanggungjawab daerah. Lha, 100 orang itu dasyat. Itu nyawa manusia," jelas caleg Dapil XI Jawa Timur tersebut.
Apalagi, lanjutnya, sudah ada 31 ribu pengungsi dari bencana ini. Dari jumlah ini, yang baru terhitung ada 2.815 siswa yang dapat beasiswa, ada 2.052 siswa SMP dan 1.141 siswa SD. "Saya tidak membayangkan kemampuan daerah dan propinsi untuk menanaggung ini. Dia tidak punya kemampuan," imbuhnya.
Ia melihat, indikasi ketidaksiapan pemerintah daerah kata misalnya saat kunjungan presiden ke Karo. Dua hari menjelang kedatangan presiden, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baru dibentuk. Artinya, pemerintah daerah tidak punya kemampuan untuk mengatasi persoalan erupsi SInabung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
