REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan banjir dan kemacetan di Jakarta ternyata tidak terlalu memengaruhi elektabilitas Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan hasil survei Indonesia Research Centre (IRC), elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu masih paling tinggi dibandingkan tokoh lainnya.
Jokowi kembali di posisi teratas," kata peneliti IRC Yunita Mandolong, dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Sabtu (1/2).
IRC melakukan survei pada 23 Desember 2013-14 Januari 2014 dengan 1.400 responden di seluruh provinsi Indonesia. Survei ini memiliki ambang kesalahan kurang lebih 2,6 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Jokowi mencapai 31 persen. Mantan wali kota Solo itu mengungguli Prabowo Subianto (14 persen) dan pasangan Wiranto-Hary Tanoe (13,6 persen). Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri hanya berada di tempat kelima dengan tingkat elektabilitas 4,7 persen.
Bukan hanya unggul elektabilitas, Jokowi juga dinilai unggul dari sisi kapabilitas. Untuk sisi kapabilitas, IRC menggunakan 12 atribut bidang yang menjadi ukuran.
Yakni, pariwisata, perempuan dan anak, keamanan, hubungan internasional, perlindungan minoritas, penegakan hukum, dan transportasi. Kemudian bidang kesehatan, persatuan dan kesatuan, lingkungan, pendidikan, serta ekonomi. "Jokowi dianggap paling mampu dibandingkan yang lain," kata Yunita.
Dari 12 atribut itu, Jokowi mendapat nilai rata-rata 3,1. Jokowi mengungguli Jusuf Kalla (2,8), pasangan Wiranto-Harry Tanoe (2,6), Prabowo Subianto (2,4), serta Surya Paloh (2,3).
Jokowi juga dianggap mempunyai kapabilitas tinggi menangani persoalan di tiga bidang. "Jokowi dipersepsi mampu atasi masalah lingkungan, transportasi, dan kesehatan," kata dia.
Dalam persoalan transportasi, Jokowi dianggap mempunyai kapabilitas 30,1 persen. Dalam persoalan kesehatan 23,4 persen dan tertinggi untuk persoalan lingkungan, 37,5 persen.
IRC melihat upaya pemerintahan Jokowi, seperti relokasi warga di sekitar Waduk Pluit, program Kartu Jakarta Sehat (KJS), relokasi PKL di Tanah Abang, dan rencana pembangunan transportasi masal, dapat menjadi pertimbangan masyarakat.
Yunita mengatakan, memang banjir dan kemacetan masih menjadi persoalan utama pada masa pemerintahan Jokowi. Masyarakat DKI Jakarta mengeluhkan persoalan banjir yang pada awal tahun ini kembali melanda. Namun keluhan itu tidak terlalu memengaruhi pilihan. "Rupanya Jokowi masih dapat dipercaya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika