REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak meminta Presiden SBY turun tangan menuntaskan polemik wacana akuisisi PT Pertamina (Persero) terhadap PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN),
Analis Samuel Sekuritas, Adrianus Bias Prasetyo menagtakan, opsi agar Presiden SBY turun tangan menyelesaikan dan memberikan kepastian dari polemik tersebut, merupakan pilihan yang terbaik.
"Kalau kemarin kan DPR melalui Pak Marzuki Alie sudah mengeluarkan statement,namun (polemik) tetap berlanjut. Jadi saya pikir yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah presiden sebagai atasan langsung dari Menteri BUMN Dahlan Iskan," katanya ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (24/1).
Menurutnya, banyak pihak terutama para pemegang saham publik yang tidak suka dengan polemik dan skenario akuisisi seperti ini. Sebab, kondisi seperti ini telah membuat banyak rugi para pemegang saham di PGN.
Sejak rumor atau wacana akuisisi menggelinding pada Oktober lalu, pemegang saham PGN mengalami kerugian Rp 25 trilyun. "Jadi saya pikir tentunya kepastian akan polemik ini masih ditunggu oleh pasar," ujarnya.
Berbicara terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mengatakan hingga kini PGN tidak menyerahkan dokumen apapun kepada OJK terkait rencana akuisisi Pertamina ataupun Pertagas.
Karenanya, OJK belum bisa berkomentar banyak mengenai rencana aksi korporasi tersebut. "Jadi belum bisa kasih komentar, karena belum tahu 'corporate action'-nya apa," katanya di Kantor Direktorat Jenderal Pengelola Utang (DJPU), Jakarta, Jumat (24/1).
Namun, OJK telah meminta keterangan dari pihak PGN mengenai wacana akuisisi tersebut. "Karena kemarin cukup rame diberitakan, OJK sudah minta klarifikasi dari PGN tentang rencana tersebut. Dijawab PGN bahwa sampai saat ini belum ada perintah dari pemegang saham untuk melakukan corporate action tertentu," ungkapnya.
Ia berkata, selain meminta penjelasan kepada PGN, OJK juga mencoba mengklarifikasi kepada pihak lain. Namun ia enggan menyebut pihak tersebut.
Nurhaida hanya mengatakan klarifikasi tersebut untuk mengetahui rencana ke depan aksi tersebut. "Kita mencoba klarifikasi lagi kepada beberapa pihak. Nah saya belum bisa sampaikan ke pihak siapa saja. Tapi terkait dengan sebenarnya rencana seperti apa, bagaimana ke depan, gitu," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika