REPUBLIKA.CO.ID,PALANGKARAYA--Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunda penyaluran dana bantuan keagamaan tahun 2014 hingga pemilu legislatif berakhir supaya tidak ada yang menyelewengkan untuk kepentingan politik pribadi atau golongan.

Satuan kerja perangkat daerah sudah diperintahkan agar tidak menyalurkannya sebelum pelaksanaan pemilihan legislatife 9 April 2014, kata Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran di Palangka Raya, Jumat.

"Terkhusus permintaan penundaan itu kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Kalteng yang menangani pengeluaran dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)," tambah Diran.

Tahun 2014 merupakan tahun politik Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sehingga berbagai pihak berlomba dan berupaya menarik simpati masyarakat agar terpilih.

Wagub Kalteng mengatakan bantuan keagamaan sangat rawan diselewengkan dan dijadikan alat pihak tertentu untuk kepentingan politik pribadi atau golongan, khususnya calon legislatif yang maju pada pemilu 2014.

"Jangan sampai anggaran pemerintah untuk bantuan keagamaan disalahgunakan oleh oknum tertentu. Kalau Pemilu legislatif sudah selesai, ya silahkan saja dicairkan bantuan keagamaan tersebut," kata Diran.

Wagub Kalteng pun meminta maaf kepada berbagai pihak, khususnya tokoh agama terkait penundaan pencairan bantuan keagamaan tersebut agar masyarakat awam tidak tertipu.

Hanya, lanjut Diran, menunda pencairan bantuan keagamaan diberi pengecualian untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) maupun Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)

"Untuk dana bantuan jenis kegiatan tersebut dapat dikeluarkan tanpa menunggu pemilu legislatif selesai. Silakan saja diberikan. Asal tidak yang lain," demikian Diran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika