REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai politik (parpol) dikatakan telah gagal memberi harapan bagi kemajuan bangsa. Padahal, berjalannya institusi kenegaraan, menurut konstitusi, hanya bisa dilakukan lewat parpol.
Politisi senior Akbar Tandjung mengatakan demikian.Kritik tersebut bukan dia alamatkan untuk partai tertentu. Akan tetapi, juga untuk Partai Golkar tempat Akbar dibesarkan.
''Kaderisasi di partai politik terbukti gagal. Saat ini parpol hanya dijadikan alat untuk kekuasaan. Bukan lagi untuk mencari pemimpin,'' kata Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar tersebut, saat berdiskusi di Jakarta, Ahad (19/1).
Kekecewaan Akbar bukan tak berdasar. Mekanisme kepemimpinan di Indonesia, kata dia mengharuskan warga negara harus berada di parpol. Akan tetapi, dikatakan dia, setali tiga uang, kepemimpinan tersebut dianggapnya 'karbitan'. ''Saat ini terdapat tiga ratusan kepala daerah terlibat dalam kasus korupsi," kata Akbar.
Fakta itu, menurut dia adalah lantaran tidak berjalannya paham ideologi kepartaian. Akbar percaya, tidak satu pun parpol di Tanah Air yang membolehkan kadernya melakukan praktik-praktik korupsi. Dan tidak satu pun partai yang punya ideologi merusak.
Akan tetapi, Akbar mempertanyakan, kenapa hampir semua pemimpin di daerah punya sikap amoral tersebut? Akbar menjawab sendiri pertanyaannya. Kata dia, hulu dari persoalan tersebut adalah kaderisasi yang mandek.
"Parpol penting dalam demokrasi kita, tentang bagaimana bangsa ini ke depan. Namun rekrutmnen tidak dilakukan dengan baik. Ini kelemahan-kelemahan parpol kita," ujar Akbar.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini pun mengakui, parpol juga sudah mengalami titik terlemah dalam menanamkan kepercayaan terhadap masyarakat. Akbar punya harapan, agar parpol di Indonesia dapat mengembalikan fungsinya sebagai kamar untuk mengadu bagi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
