REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Izha Mahendra menyatakan bersedia untuk memberikan nasehat dan pendampingan kepada mantan Bendahara Partai Demokrat, tersangka kasus korupsi, Muhammad Nasaruddin.
"Kalau seperti itu permintaannya, maka bagi saya tidak masalah. Saya bersedia saja memberikan nasehat dan pendampingan kepadanya. Toh tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas apa yang diungkapkan Nazar nantinya adalah tugas aparatur penegak hukum," kata Yusril di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya Nasaruddin menyatakan telah mengirimkan surat kepada mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Izha Mahendra agar bersedia memberikan nasehat dan mendampinginya dalam mengungkapkan berbagai kasus besar yang diketahuinya.
"Nazaruddin memang menulis surat ke saya kira-kira dua minggu yang lalu dan diantarkan kurir ke rumah saya di Jakarta. Intinya memang persis seperti yang dikatakan Nazaruddin di Pengadilan Tipikor hari ini," kata Yuxril.
Menurut Yusril, Nazaruddin merasa dirinya mengalami banyak tekanan di LP Sukamismin setelah mengungkapkan berbagai kasus korupsi ke publik.
Yusril menjelaskan dalam suratnya itu bahwa Nazaruddin meminta bantuan/nasehat dan pendampingan untuk mengungkapkan kasus-kasus besar di negara ini meskipun Nazaruddin belum merinci kasus apa saja.
"Sepintas dia menyebut kasus Hambalang, Proyek e-KTP dan pembelian pesawat Merpati," kata Yusril.
Yusril juga menjelaskan bahwa dulu baik Nazaruddin maupun saudaranya berulangkali meminta agar dirinya menjadi penasehat hukumnya, namun selalu menolak, tidak bersedia.
"Kali ini baik dalam surat maupun ucapannya, Nazar katakan dia tidak meminta saya menjadi penasehat hukum untuk tangani kasus yang dia hadapi, karena dia sudah tahu saya akan menolak kalau diminta jadi penasehat hukum tangani dakwaan korupsi yang dilakukannya," kata Yusril.
Ikuti Whatsapp Channel Republika