REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Dahlan Iskan membantah memberi restu kepada PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Gas (Pertagas), mengambil alih PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS).

Dahlan menegaskan, pemerintah masih memikirkan opsi terbaik masalah kisruh kedua BUMN sektor energi tersebut. "Hingga saat ini belum diputuskan," ujarnya dalam jumpa pers di Kementerian BUMN, Kamis (16/1).

Disinggung soal bocornya risalah rapat tertanggal 7 Januari 2014, Dahlan berkata, rapat tersebut hanya mendengar masukan dari Pertamina tentang rencana bisnis ke depan.

Dalam rapat itu, kata Dahlan, belum memutuskan apakah Pertamina melalui Pertagas akan mengakuisisi PGN atau sebaliknya.

"Yang jelas, Kementerian BUMN masih akan mendengar masukan dan analisis dari PGN mengenai 'kisruh' tersebut," ucap Dahlan menegaskan.

Menurut Dahlan, pejabat Kementerian BUMN, direksi Pertamina, dan direksi PGN telah melakukan beberapa kali pertemuan, seperti 30 Desember 2013 dan 7 Januari 2014.

"Awalnya, kami koordinasi lewat grup Blackberry Messenger. Rapat kedua di Kementerian BUMN pada 30 Desember, lalu rapat ketiga di Pertamina tanggal 7 Januari kemarin. Setelah itu, masih ada rapat lanjutan yang menghadirkan direksi PGN," ujar mantan dirut PLN ini.

Ditambahkan Dahlan, setelah mendengar analisis dari PGN, pemerintah baru akan mengambil keputusan terbaik mengenai permasalahan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika