REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan sekretaris jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM.

"Penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan pelaksanaan kegiatan di Kementerian ESDM, karena itu penyidik menetapkan tersangka WK (Waryono Karyo) selaku (mantan) Sekjen di Kementerian ESDM," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (16/1).

Penyidik menuduh Waryono telah melanggar pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-undang No 31/1999 sebagaimana diubah Undang-undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Isi pasal tersebut adalah setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4-20 tahun kurundan dan pidana denda Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Penyidikan kasus ini, menurut Johan merupakan pengembangan dari kasus penerimaan suap mantan Kepala Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

Pascapenangkapan Rudi pada pertengahan Agustus 2013, KPK menggeledah Waryono di Kementerian ESDM dan menyita uang 200 ribu dolar AS. Waryono pun sudah pernah diperiksa sekitar lima kali di KPK terkait perkara tersebut.

"Mengenai perkara akan dikembangkan sejauh mana ada dugaan apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat atau tidak," tambah Johan. Surat perintah penyidikan (Sprindik) tersebut menurut Johan ditetapkan sejak 9 Januari 2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika