REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat enggan terus dikaitkan dengan persoalan hukum mantan ketua umumnya, Anas Urbaningrum. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, partainya tidak mengurusi persoalan hukum Anas.

"Masalahnya itu bukan urusan kita. Itu urusan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Ramadhan, di Jakarta, Selasa (14/1).

Ramadhan mengatakan, persoalan penegakkan hukum ada di tangan KPK. Partai Demokrat pun sepenuhnya menyerahkan proses hukum pada lembaga antirasuah itu.

Ramadhan mengatakan, Anas bukan lagi ketua umum Partai Demokrat pun bukan kader. Namun, persoalan hukum Anas disebut-sebut berkaitan dengan partai berlambang bintang mercy itu karena adanya dugaan dana yang mengalir ke kongres partai pada 2010.

Menurut Ramadhan, ada atau tidaknya kaitan itu tergantung KPK. Termasuk apabila KPK ingin memeriksa kader Partai Demokrat. "Mau diperiksa, ditersangkakan, ditahan, itu sepenuhnya urusan KPK," katanya.

Menurut Ramadhan, Partai Demokrat akan kooperatif dengan KPK. Ia juga menegaskan tidak ada campur tangan partai terkait persoalan hukum yang ditangani lembaga Abraham Samad cs itu. Apalagi, menurut dia, sampai adanya intervensi dari presiden.

"Apalagi partai. Apapun (partainya) tidak ada urusan di situ," ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Ke depan, Ramadhan mengatakan, Partai Demokrat hanya fokus untuk mengurusi internal partai. Gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 menjadi perhatian utama. Bagi dia, konsolidasi Partai Demokrat untuk persiapan menghadapi Pemilu yang menjadi urusan. "Kami fokus saja pada Pemilu ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika