REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden Konvensi Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengatakan memahami masalah masyarakat Papua dengan perusahaan petambangan asal Amerika Serikat (AS), Freeport. Dia melihat masyarakat Papua dirugikan atas kontrak pemerintah dengan Freeport dan dia berjanji merevisi kontrak tersebut jika terpilih memimpin bangsa ini.

"Kalau saya jadi presiden, saya tetap akan menghormati kontrak yang sudah dibuat, tapi tentunya kalau kontrak tersebut merugikan Indonesia, maka tentunya harus diubah. Sebuah kontrak tidak boleh satu pihak dirugikan dan itu tentunya masih bisa dinegosiasikan," ujar Marzuki, dalam pernyataannya, kemarin.

Marzuki menceritakan bahwa dia pernah didatangi oleh CEO Freeport karena persoalan pengupahan yang membuat karyawan Freeport melakukan demo.

"Dia bercerita bahwa telah mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk corporate sosial responsibility. Saya bilang saya tidak mau melihat angka-angka saja, tapi saya mau melihat peradaban masyarakat Papua yang masih tertinggal dan seperti tidak ada kontribusi dari Freeport. Dia tidak bisa menjawabnya," jelasnya.

Marzuki pun menceritakan kondisi masyarakat Papua bahwa jika Freeport memberikan hak masyarakat Papua sejak lama, maka kondisi masyarakat Papua terutama yang di pedalaman tidak seperti sat ini. "Orang Papua kehidupannya bukan lebih baik.Bukan saya tidak menghormati budaya papua, tapi kalau Budaya tidak berkembang dan sudah usang, artinya ada yang salah kan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika