REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X melantik pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemda DIY, di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (8/1).
Pelantilkan Pejabat Struktural Eselon II tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 003/Pem.D/UP/D4 tanggal 7 januari 2014.
Dalam Keputusan tersebut Gubernur DIY memberhentikan dan memindahkan ketujuh pejabat eselon II.
Para pejabat eselon II yang dilantik adalah: Asisten Admnistrasi Umum setda Pemda DIY Sigit Sapto Rahardjo menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Lektor Kepala Fakultas Pertanian DIY Didik Purwadi menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan DIY, Kepala Disnakertrans DIY Budi Antono menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY dan Kepala Biro Administrasi Pemda DIY Raden Sutarto menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY.
Selain itu, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Pemda DIY Sri Haryanto menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkembunan, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sri Haryanto menjadi Kepala Badan Ketahanan Pangan DIY, Kepala Biro Administrasi dan Sekretariat Daerah DIY Tri Mulyono menjadi Kepala Biro Administrasi, Perekonomian dan SDA, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda DIY YB Budi Harjo menjadi Kepala Biro Organisasi Pemda DIY.
Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya mengatakan setelah ditetapkannya status keistimewaan DIY berdasarkan Undang-Undang, setiap aparat pemerintah jangan merasa sudah berada di zona nyaman.
Tetapi jabatan yang didudukinya hendaknya diibaratkan 'kursi panas.'
Karena sejumlah persoalan yang belum terselesaikan menjadi tantangan di tahun 2014.
Dia memberi contoh, di sekitr perhubungan selain menyiapkan situasi yang kondusif dalam persiapan pembangunan bandara, juga sudah dihadapkan pada tingkat kemacetan lalu lintas kota Yogyakarta yang semakin parah.
Dalam perspektif yang lebih luas, kemacetan bukanlah sekedar masalah teknis rekayasa lalu lintas semata, melainkan multdimensi yang membutuhkan penanganan komprehensif dan konsisten di setiap sektor dan tingkatan, dengan grand strategy yang jelas dan harus bersinergi dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
