REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PDI Perjuangan mengajak seluruh rakyat Indonesia menolak kenaikan harga elpiji 12 kilogram karena diputuskan tanpa melihat realita dan dampaknya bagi kehidupan rakyat.
"Apabila Pemerintah SBY melanjutkan keputusan politik menaikan harga elpiji, saya mengajak seluruh rakyat bergerak bersama dalam satu barisan perlawanan. Tahun 2014 adalah tahun politik, bukan tahun manipulasi politis atas nama kerugian Pertamina," kata politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka di Jakarta, Minggu.
Rieke mengatakan, kenaikan upah pada tahun 2014 rata-rata 10 persen namun tidak seimbang dengan kenaikan kebutuhan pokok.
Kondisi itu menurut dia ditambah dengan kenaikan harga elpiji 12 kilogram sebesar 67 persen di awal tahun 2014 ibarat pukulan telak Pemerintah SBY pada rakyat.
"Kenaikan harga elpiji itu diputuskan saat DPR RI dalam masa reses, sehingga tidak ada persidangan yang bisa langsung mengkritisi kebijakan pahit tersebut," ujarnya.
Menurut Rieke alasan kenaikan harga LPG karena Pertamina merugi perlu dipertanyakan apakah rakyat yang salah atas kondisi itu.
Dia juga mempertanyakan apakah solusi kerugian itu dengan mencekik rakyat yang tidak memiliki posisi tawar namun saat Pertamina untung tidak ada pengumuman kepada rakyat.
"Lalu tidak pernah pula ada kebijakan penurunan harga elpiji ketika Pertamina untung. Atau Pertamina rugi terus? Kalau rugi terus seharusnya dievaluasi kinerja dan manajemen Pertamina," katanya.
Dia menilai seharusnya jajaran dan direksi Pertamina diganti dengan yang lebih kompeten karena bertanggung jawab terhadap masalah itu
Menurut dia hal-hal yang tidak efisien dalam Pertamina harus segera dibenahi dan sindikat mafia migas harus diakhiri. Selain itu ujar Rieke, KPK harus turun tangan menyelidiki penyebab kerugian yang sesusungguhnya.
"Jangan sampai keputusan kenaikan harga elpiji di awal tahun ini lagi-lagi berbau 'bancakan untuk dana politik'. Mengelola aset negara yang sesungguhnya milik rakyat, seharusnya rakyat diuntungkan bukan sebaliknya," kata Rieke.
Rieke mencontohkan tahun 2013 Pemerintah SBY menaikan harga BBM lebih dari 40 persen disertai kenaikan Tarif Dasar Listrik sebesar 15 persen. Kondisi itu menurut dia menimbulkan efek domino seperti ongkos transportasi naik, ongkos produksi naik, dan harga kebutuhan pokok pun ikut melonjak.
"Belum lagi naiknya nilai tukar dolar yang diakui atau tidak juga jadi pemicu kenaikan harga pangan, karena mayoritas pangan adalah impor yang dibeli dengan dolar," tegasnya.
Dia menegaskan, bukan waktunya untuk saling menyalahkan di antara pemerintah sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika