REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri ESDM, Jero Wacik menilai kebijakan yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup masyarakat tidak hanya didasarkan pada perhitungan bisnis semata. Kebijakan tersebut harus sangat hati-hati karena dampaknya akan sangat signifikan.

“Kita tidak bisa hanya menyandarkan pada perhitungan ekonomi saja. Saya kan berkali-kali menyebut kalau kenaikan bbm, elpiji harus hati-hati, harus dikaji semuanya. Tidak hanya hitung-hitungan bisnis saja,” katanya, Ahad (5/1).

Sayangnya, keputusan PT Pertamina (Persero) untuk menaikan harga elpiji 12 kilogram tidak bisa diintervensi. Apalagi keputusan tersebut merupakan keputusan koorporat karena bukan termasuk golongan yang disubsidi. Hal ini berbeda jika menyangkut elpiji 3 kilogram yang masih disubsidi pemerintah. Kalau ada kenaikan harga elpiji 3 kilogram, maka pemerintah harus berkomunikasi dengan DPR.

Hal itulah yang tidak berlaku untuk elpiji 12 kilogram karena kewenangan sepenuhnya ditangan Pertamina. “Yang elpiji 12 kilogram aturannya memang korporat. Itu memang Pertamina. Tapi kalau menyangkut gas begini kan menyangkut rakyat, menyangkut warung. Itu harus beda sensitivitasnya,” katanya.

Ia juga membantah tidak pernah ada komunikasi antara pemerintah dan Pertamina terkait harga elpiji. Tahun lalu, lanjut Jero pernah ada pembahasan tersebut termasuk perhitungan soal kerugian yang diderita Pertamina. Tetapi, pembahasan tidak lagi intensif karena konsentrasi terarah pada kenaikan harga BBM. “Nanti kita lihat apa yang paling baik. Kita sedang pikirkan bersama solusinya,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika