REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat energi dari ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto meminta pemerintah menambah pasokan elpiji subsidi 3 kg pascakenaikan harga elpiji nonsubsidi 12 kg.

"Pemerintah sebaiknya menambah suplai elpiji 3 kg sebagai antisipasi potensi kelangkaan akibat kemungkinan beralihnya sebagian pengguna elpiji 12 kg ke  3 kg," katanya di Jakarta, Kamis (1/2).

Menurutnya, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) lebih memperketat pengawasan untuk menekan migrasi 12 kg ke 3 kg.

Dia menjelaskan, penambahan subsidi sebagai konsekuensi adanya tambahan pasokan elpiji 3 kg tidak masalah. Pasalnya,  kenaikan harga saat ini dimaksudkan untuk mengurangi kerugian Pertamina yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah.

"Bagi pemerintah jadinya seperti keluar dan masuk kantong yang berbeda saja," katanya. Namun, dengan mekanisme subsidi tersebut akan lebih memberikan kejelasan pengaturan dan tata niaga elpiji.

"Menjadi lebih jelas dan tidak selalu berlarut-larut dengan permasalahan yang sama yakni ada produk yang disubsidi dan ada yang tidak," ujarnya.

Demikian pula, tambahnya, kalau pemerintah tidak menyetujui kenaikan harga elpiji 12 kg, maka kompensasinya pengurangan deviden Pertamina."Sama saja kantong kiri dan kanan juga," katanya.

Pri mengatakan, kenaikan harga elpiji 12 kg merupakan aksi korporasi, mengingat statusnya sebagai komoditas nonsubsidi yang dikonsumsi kalangan menengah atas.

Dengan demikian, Pertamina sebagai badan usaha, berhak menetapkan harga sesuai kepentingan bisnis. Sementara, untuk masyarakat bawah dan usaha mikro, pemerintah menyediakan elpiji 3 kg bersubsidi yang harganya lebih murah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika