REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Daerah Tangerang Selatan memang kerap dijadikan basis terorisme, terakhir Densus 88 Polri melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang terduga teroris pada Selasa (31/12) malam lalu. Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany memerintahkan kepada seluruh lurah dan camat untuk mendata ulang warganya, terutama yang menempati kontrakan.
"Banyak sekali kontrakan baik rumah maupun kamar yang biasanya hanya lapor ke tingkat RT (Rukun Tetangga). Kemarin dibuat kebijakan dan memerintahkan kepada camat dan lurah agar melakukan pendataan tidak hanya sampai RT saja," kata Airin yang ditemui di gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/1).
Airin menjelaskan ia bersama dengan seluruh camat dan lurah di Tangsel didampingi pihak kepolisian setempat untuk membicarakan masalah penangkapan orang terduga teroris di Kampung Sawah, Ciputat pada Rabu (1/1) lalu. Dalam pertemuan itu, ia mengkoordinasikan camat dan lurah untuk melakukan pendataan ulang terhadap warganya.
Ia mengakui adanya kelemahan dalam pelaporan warga yang menempati banyaknya kontrakan di wilayahnya. Ia pun meminta agar kembali meningkatkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan wajib lapor selama 1/24 jam terhadap tamu-tamu yang menginap.
Selain itu, ia juga akan mempercepat pembangunan kantor Polres Tangsel sebagai upaya meningkatkan keamanan di wilayahnya. Ia mengaku telah menyediakan lahan di daerah Bumi Serpong Damai (BSD), Tangsel untuk kantor Polres Tangsel.
"Kita sudah mengusulkan bahkan sekarang sudah ada petugas penghubung LO untuk awal pembentukan Polres. Kami juga sudah menyiapkan lahan pembangunan Polres di BSD, secara bertahap kami melakukan koordinasi," tegas isteri tersangka kasus suap penanganan sengketa pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK), Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
