REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang memprediksi di tahun 2014 konflik lahan akan meningkat serta menimbulkan kesenjangan, sehingga menjadi tantangan seluruh pemerintah di wilayah setempat.
Prediksi tersebut terlihat dari semakin luasnya lahan yang dikuasai perusahaan besar swasta (PBS) bidang perkebunan maupun pertambangan, kata Teras Narang saat menyampaikan pencapaian provinsi Kalteng hingga tahun 2013 di Palangka Raya, Senin.
"Jangan membuat kebijakan yang berdampak pada konflik sosial. Pemimpin di Kabupaten kota juga dalam membuat program tetap memperhatikan kultur sosial, politik dan dinamika masyarakatnya," tambah dia.
Selain memprediksi tantangan di tahun 2013, orang nomor satu di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" itu juga memaparkan pencapaian wilayah setempat selama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Ahmad Diran di bantu DPR setempat.
Gubernur Kalteng itu mengatakan sejak terpilih tahun 2005-2010 dan periode 2010-2015 terjadi perkembangan yang signifikan di berbagai sektor bahkan melebihi pencapaian Nasional.
"Pertumbuhan ekonomi Kalteng dari tahun 2005-2010 berkisar 6,01 persen dan Nasional 5,73 persen, tahun 2010-2012 Kalteng 6,65 persen dan Nasional 6,31 persen, dan triwulan ketiga tahun 2013 Kalteng mencapai 7,09 persen sedangkan Nasional 5,83," kata Teras.
Selain pertumbuhan ekonomi, angka inflasi Kalteng selalu lebih rendah dibandingkan Nasional. Di mana tahun 2005-2010 rata-rata 8,25 persen, tahun 2010-2012 berkisar 6,64 persen dan periode triwulan ketiga hanya 5,44 persen.
Sementara nasional, lanjut Gubernur Kalteng itu, tahun 2005-2010 rata-rata 8,52 persen, tahun 2010-2012 berkisar 5,02 persen dan periode triwulan ketiga mencapai 7,79 persen.
"Belum lagi menurunnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, dan angkan harapan hidup. Hanya satu kelemahan kalteng, yakni nilai tukar petani yang baru mencapai 97,94 persen dibandingkan nasional 105,28 persen," kata Teras.
Gubernur Kalteng itu mengatakan pencapaian tersebut berdasarkan survey dan analisis yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), dan tanpa intervensi dari pemerintah setempat.
"Saya tahu dan patuh akan hukum, jadi mengerti betul peran maupun fungsi di tiap institusi pemerintahan. Tidak berguna manis di angka tapi kondisi di lapangan sangat buruk. Kalau datanya jelek ya sampaikan jelek. Kalau Bagus ya syukur kepada Tuhan," demikian Teras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika