REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat 2014 menuai kritik dari anggota dewan. Dewan menilai APBD Jabar tahun anggaran 2014 belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi pada APBD tersebut belum menunjukan kondisi ideal. Hal itu terlihat dari masih besarnya disparitas pembangunan antardaerah serta besarnya kesenjangan ekonomi dan sosial.
"Kami memandang fiskal APBD 2014 masih jauh dari harapan. Salah satunya, karena masih kecilnya pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Ketua Fraksi PDIP Herry Mei Oloan.
Pada 2014 target PAD (pendapatan asli daerah) Jabar sebesar Rp 13,037 triliun atau meningkat 31,93 persen dibanding tahun sebelumnya. Menurut Herry, besaran target PAD itu sudah termasuk pendapatan pajak rokok yang mencapai Rp 1,5 triliun. Sehingga, kata dia, target PAD 2014 sebenarnya hanya Rp 11,5 triliun, atau meningkat Rp 1 triliun dari tahun sebelumnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga masih mempertanyakan target dana perimbangan tahun 2014 yang mencapai Rp 2,820 triliun. Target tersebut mengalami penurunan dibanding realisasi 2012 yang mencapai Rp 2,832 triliun.
Herry mengatakan, target dana perimbangan idealnya meningkat dibanding realisasi tahun-tahun sebelumnya.
Sekretaris Partai Golkar Yoga Santosa juga mengkritisi laba yang dihasilkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar karena masih dinilai minim. Kondisi tersebut, belum sepadan dengan jumlah setoran modal yang diinvestasikan Pemprov Jabar.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemprov Jabar melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap BUMD. Bahkan, kata dia, pihaknya secara khusus meminta penjelasan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap BUMD pada 2014 mendatang.
Pada 2014 Pemprov Jabar, sebut Yoga, mengalokasikan Rp 183 miliar untuk pembiayaan penyertaan modal sejumlah BUMD. Yoga menilai penyertaan modal tersebut termasuk besar. Sehingga, pihaknya berharap laba yang dihasilkan bisa sebanding. Karena, alokasi penyertaan modal pada BUMD 2014 cukup besar, namun dari tahun ke tahun kontribusi terhadap PAD belum maksimal.
"Kami mempertanyakan alasan minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD tersebut," kata Yoga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika