REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah diduga memiliki tahanan pendamping atau tamping untuk melayani kebutuhan Atut di dalam Rutan Pondok Bambu dan dibayar sebesar Rp 1 juta tiap bulannya.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana membantah adanya tamping untuk Atut di tahanan."Tidak ada itu, tamping atau pembantu pribadi," kata Denny yang dihubungi Republika, Selasa (24/12).

Denny menjelaskan adanya tamping untuk tahanan merupakan penyimpangan yang tentunya harus ditindak. Ia mengaku telah mengkonfirmasikan adanya hal ini dengan Kepala Rutan Pondok Bambu, Sri Susilarti dan telah memastikan pelanggaran tersebut tidak boleh terjadi.

Saat ditanya apakah Kemenkumham sudah berkomunikasi dengan Inspektorat Kemenkumham untuk menindak adanya dugaan pelanggaran ini, ia mengatakan hal itu tidak ada. "Nggak ada, tidak semua informasi benar. (Ini) spekulasi bukan informasi," kelit Denny.

Hal senada dikatakan Humas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan (Pas) Kemenkumham, Akbar Hadi Prabowo. Akbar mengatakan kabar adanya tamping untuk Atut di dalam Rutan Pondok Bambu tidak benar.

Di dalam Rutan Pondok Bambu juga tidak ada yang namanya tahanan pendamping untuk melayani kebutuhan tahanan seperti Atut. Tamping di dalam rutan, lanjutnya, hanya untuk membantu petugas dalam masalah kebersihan.

"Mohon tidak memberitakan dengan asumsi-asumsi atau narsum (narasumber) yang tidak jelas. Kepala Rutan Pondok Bambu sudah berusaha maksimal dalam menjalankan tugas sesuai prosedur. Mohon dukungan dan kerjasama agar kami dapat tenang dalam menjalankan tugas, tidak terganggung dengan berita atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas mantan Kepala Rutan Rangkasbitung ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika