Kamis 19 Dec 2013 00:01 WIB

Ini Cetak Biru Negara Kesejahteraan 2045 Versi Golkar

 Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri), Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya (tengah) dan Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR Setya Novanto (kanan)
Foto: Antara
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri), Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya (tengah) dan Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR Setya Novanto (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Hadjriyanto Y Tohari menyatakan pertainya telah menyusun cetak biru Visi Negara Kesejahteraan 2045 yang disiapkan sebagai haluan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hadjriyanto, di Jakarrta, Rabu mengatakan Vvsi yang telah disahkan dalam Rapimnas V Partai Golkar 2013 tersebut merupakan cetak biru (blue print) arah pembangunan bangsa hingga usia Indonesia mencapai 100 tahun pada 2045.

"'Blue print' Negara Kesejahteraan 2045 itu disusun sebagai petunjuk untuk mengarahkan pembangunan secara sistematis. Usaha ini dilakukan, sebab Golkar melihat akar masalah pembangunan di Indonesia kini karena tidak memiliki acuan yang terkonsep dengan parameter yang terukur jelas," ungkap dia.

Menurut dia sebagai sebuah bangsa, Indonesia memerlukan haluan negara yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambangan. Konsisten itu meliputi konsistensi secara vertikal dan horizontal.

"Konsisten vertikal ini adalah dari pusat ke daerah, dari presiden, gubernur, bupati, hingga camat. Secara horizontal, dari presiden yang satu ke presiden selanjutnya," katanya.

Hadjriyanto yang juga Wakil Ketua MPR RI tersebut menjelaskan, dengan model pemilihan presiden langsung, arah pembangunan bangsa tergantung selera pemimpin. Sehingga dikhawatirkan, jika hal ini terus berlanjut tidak terjadi kesinambungan program pembangunan.

"Bahkan program yang dibuat bisa jadi akan diganti sesuai visi dan misi presiden yang terpilih. Golkar sendiri merasa perlu untuk meluruskan proses ini. Sebagai solusinya, kami meluncurkan Visi Negara Kesejahteraan 2045," tuturnya.

Dia mengatakan, terkait GBHN, bukan masalah perlu atau tidaknya negara memiliki haluan negara. Tetapi yang lebih penting apa yang bisa dilakukan untuk membangun negara lebih baik.

Visi Negara Kesejahteraan 2045, lanjutnya, akan dijadikan program bila calon presiden yang diusung Partai Golkar memimpin negara pada Pilpres 2014.

Visi itu juga akan menjadi bahan perjuangan kader-kader Partai Golkar terutama di DPR dan DPRD. Itu juga yang akan disosialisasikan ke rakyat melalui berbagai kesempatan beberapa waktu ke depan, termasuk dalam kampanye.

"Jadi, ini bukan hanya program atau visi Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) ketika terpilih menjadi presiden nanti," tegas dia.

Dia menuturkan, visi tersebut, terdiri dari tiga tahapan pelaksanaan. Pertama, tahapan 2015-2025 dimana ada 50 item yang harus diperjuangkan, mulai dari indeks demokrasi, sampai kepada persoalan pertumbuhan. Kedua, tahapan dari tahun 2025-2035. Ketiga, tahapan dari tahun 2035-2045.

Dia menambahkan, Visi Negara Kesejahteraan 2045 menekankan prioritas pembangunan pada sektor seperti reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, industri, pertanian, kelautan, infrastruktur, UMKM dan koperasi.

"Keseluruhan prioritas ini dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi melalui Catur Sukses Pembangunan Nasional, yakni: Pertumbuhan, Pemerataan, Stabilitas dan Nasionalisme Baru," kata dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement