REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar bisa terkena imbas atas penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengamat politik Yudi Latif menyarankan elite Golkar tidak memberikan pembelaan berlebihan pada kadernya yang terjerat kasus hukum itu.

Yudi mengatakan, respons para elite Golkar terhadap kasus Atut  akan sangat menentukan persepsi publik terhadap partai. Karena itu, ia menilai, elite partai berlambang pohon beringin itu tidak perlu memberikan pembelaan terhadap Atut. "Kalau terus menunjukkan pembelaan. Dia ibarat kereta sudah mau karam. Ini akan berdampak sangat buruk," kata Yudi, dalam jumpa pers hasil survei Reform Institute, di Jakarta, Rabu (18/12).

Menurut Yudi, pembelaan yang berlebihan dapat memengaruhi elektabilitas Golkar. Belakangan ini, partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu digadang-gadang menjadi salah satu partai terkuat menghadapi Pemilu 2014. Karena itu, Yudi menyarankan jajaran elite Golkar untuk menahan diri. "Kalau bela Atut habis-habisan, positioning Golkar dalam peta elektabilitas bisa bergeser," kata Direktur Eksekutif Reform Institute itu.

Dari hasil survei Reform Institute pada November 2013 terhadap 1.500 responden di 33 provinsi, Golkar menempati urutan teratas soal elektabilitas. Golkar mendapat 20,53 persen. Hasil survei juga menunjukkan Golkar menjadi partai yang paling disukai dengan persentase 19,47 persen. Namun di bawah Golkar, PDI-Perjuangan (PDI-P) membayangi dengan selisih tipis. PDI-P menduduki urutan kedua partai yang paling disukai (19,13 persen) dengan tingkat elektabilitas 20,13 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika