REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah resmi dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/12) kemarin. Atut dituduh terlibat korupsi pada pengadaan alat kesehatan Banten periode 2010-2012 dan penanganan sengketa Pemilukada Lebak. 

Meski demikian, KPK diminta terus mengembangkan adanya dugaan korupsi lainnya yang dilakukan Atut. "Penetapan Ratu Atut sebagai tersangka dalam kasus suap pilkada mestinya tidak menjadi akhir dalam penanganan kasus korupsi di Banten," kata anggota Masyarakat Transparansi (MATA) Banten Oman Abdurahman di Tangerang, Rabu (18/12).

Ia mengatakan, masih banyak kasus yang perlu diselidiki oleh KPK terkait korupsi yang dilakukan Ratu Atut Chosiyah. Misalnya saja pengadaan alat kesehatan RSUD, hibah dan bantuan sosial tahun 2011, dan pengadaan lahan sport centre.

Kemudian, KPK pun harus membidik pihak - pihak yang terlibat dan belum tersentuh, baik yang berasal dari anggota keluarga, politisi, maupun birokrasi.

"Namun, langkah KPK dengan menetapkan Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka patut diapresiasi, karena adalah bagian awal untuk mengusut kasus lainnya," katanya.

Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Suhendar berharap agar KPK menjadikan kasus suap pilkada Lebak sebagai pintu masuk untuk mengembangkan penanganan kasus-kasus korupsi lain yang diduga melibatkan gubernur dan anggota keluarganya lain di Provinsi Banten seperti hibah dan bantuan sosial 2011, RSUD Balaraja, dan pengadaan lahan sport centre.

Sebagai upaya mendorong proses hukum dan menjaga agar pemerintahan berjalan dengan kondusif, kementerian dalam negeri segera menonaktifkan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Provinsi Banten.

Ikuti Whatsapp Channel Republika