Selasa 10 Dec 2013 19:01 WIB

Jelang Lengser, SBY Dinilai Tak Bisa Buat Perubahan

Rep: Irfan Fitrat/ Red: Dewi Mardiani
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak lama lagi akan segera lengser sebagai pemimpin negara. Dalam waktu tersisa, peneliti Center for Information and Development Studies (CIDES) menilai, sulit mengharapkan SBY dapat melakukan perubahan.

"Presiden orang yang ingin aman. Tidak terlalu suka membuat gebrakan," kata peneliti CIDES Indria Samego, di Jakarta, Selasa (10/12). Penilaian itu berdasar pada dua periode pemerintahan SBY. Karena itu, dalam waktu kurang lebih dari setahun, ia menilai SBY tidak dapat banyak melakukan perubahan.

Memang, Indria mengatakan, selama pemerintahan SBY terjadi kemajuan di bidang ekonomi. Ia mengatakan, laju inflasi dapat terkendali. Akan tetapi, menurutnya, hal itu terjadi bukan karena kebijakan pemerintahan. "Karena imbas yang terjadi di luar Indonesia, bukan karena kebijakan," kata dia.

Konsentrasi SBY pun, lanjutnya, mulai terpecah jelang akhir masa pemerintahannya. Apalagi menghadapi Pemilihan Umum 2014. Menurut dia, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY juga pasti memikirkan nasib partainya. "Bagaimana dia turun dengan baik dari kekuasaan. Dihadapan lain dia juga menghadapi tantangan," ujar dia.

Menurut Indria, SBY bersama pemerintahannya dan jajaran terkait kini hanya bisa membantu mematangkan dan menyukseskan jalannya demokrasi dalam Pemilu mendatang. Sehingga, Pemilu berjalan tanpa adanya rekayasa dan campur tangan politik dan uang. Sehingga Pemilu nanti menghasilkan pemimpin baru yang mendapat kepercayaan. "Lahir karena ada trust dari semua," katanya.

Ke depan, Indria berharap adanya konsensus di antara para elite untuk membangun demokrasi Indonesia. Ia mengatakan, saat ini Indonesia masih berada dalam transisi demokrasi. Sehingga, ia mengatakan, membuka jalan untuk konsolidasi demokrasi. "Semua keputusan itu harus berdasar proses demokratis. Pertimbangkan kepentingan rakyat banyak," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement