REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengebut pengerjaan 2 ribu sumur resapan untuk mengurangi genangan air saat musim hujan. Meski demikian, sumur resapan yang dibuat pemprov ternyata tidak sesuai dengan prosedur.
Ketua Masyarakat Air Indonesia, Kelana Budi Mulya menilai, sumur resapan di Jakarta yang merupakan program Dinas Energi dan Perindustrian, dibangun tidak sesuai dengan standard. Hal itu dia temukan saat mengamati pembuatan sumur resapan di daerah Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
"Kalau kita amati, banyak hal yang pakemnya tidak sesuai. Salah satu contoh, harusnya setelah selesai dibuat itu ada uji coba. Tapi itu tidak ada," katanya saat ditemui usai acara sosialisasi Gerakan 3,7 juta sumur resapan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (8/12).
Menurut dia, pengerjaan sumur resapan yang dibuat Pemprov terkesan hanya sekadar mengebut target saja. Sementara, pengawasannya tidak ada.
Kelana juga mengatakan, sumur resapan sebenarnya kurang cocok dibuat di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Sebab, katanya, di daerah tersebut kualitas tanahnya kurang baik dan tidak bisa menyerap air secara maksimal.
Sumur resapan, Kelana melanjutkan, lebih cocok dibuat di wilayah hulu, seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sebab, di sana masih banyak ruang terbuka hijau.
Selain itu, penurunan muka tanah di wilayah ini juga belum tinggi, yaitu sekitar 2 sentimeter per tahun. Sedangkan di utara Jakarta bisa mencapai 28 sentimeter per tahun.
Menurut Kelana, sumur resapan berfungsi untuk mencegah penurunan permukaan air tanah sekaligus sebagai konservasi air. Ke depan, ia mengatakan, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan Pemprov DKI dalam hal pengawasan sumur resapan.
"Kita juga sedang menggalakkan gerakan 3,7 juta sumur resapan di masyaralat. Kami ingin warga membuat sumur resapan di rumah-rumah. Sehingga air hujan tidak dibuang sia-sia ke laut, tapi bisa digunakan sekaligus untuk konservasi air tanah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika