REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Deputi Direktur Bank Indonesia Hendar mengatakan 2014 merupakan tahun politik yang sangat sulit mengharapkan kebijakan yang prorakyat.

"Ya, tahun politik tentu sangat sulit mengharapkan kebijakan yang prorakyat," katanya di sela kegiatan penandatangan MoU antara BI dengan 13 perguruan tinggi di Kawasan Timur Indonesia di Makassar, Jumat (6/12).

Menurut dia, pada masa itu kepentingan-kepentingan politik hendaknya tidak menyusahkan, tetapi tetap menarik simpati rakyat. Apalagi disadari pada 2014 pengeluaran akan tinggi menjelang Pemilu. Mengeni adanya kekhawatiran bahwa politisi menggunakan bank untuk kepentingan politis, dia mengatakan, hal itu tidak akan terjadi karena bank memiliki "governance" dan aturan sendiri.

"Jadi tidak akan sembarangan, ada aturan-aturannya dan kita akan monitor, kita awasi setiap saat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan melakukan hal yang sama," katanya. Dengan demikian, kewaspadaan pemanfaatan bank oleh politisi untuk kepentingan tertentu, pihak bank sudah memiliki rambu-rambu dalam mengantisipasi hal tersebut.

Pada kesepatan tersebut, BI melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan 13 perguruan tinggi di Kawasan Timur Indonesia. Kerja sama tersebut dalam bentuk pemberian beasiswa, pengajaran di Fakultas Ekonomi tentang kebijakan moneter, termasuk kerja sama penelitian dan magang di kantor Bank Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika