REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS) Guspiabri Sumowigeno mengatakan, Australia berusaha menekan Indonesia dengan permasalahan Papua setelah kedua negara bersitegang masalah penyadapan.

"Indonesia nampak menghindari ketegangan diplomatik yang berlarut-larut dengan Australia. Kartu Papua merupakan jurus Australia memaksa Indonesia untuk melakukan hubungan bilateral kedua negara tersebut," kata Sumowigeno, Ahad (1/12).

Menurut dia, setelah surat PM Australia, Tony Abbott, diterima Presiden Susilo Yudhoyono, Indonesia menyodorkan ajakan pada Australia menyusun protokol dan kode etik bagi hubungan kedua negara.

"Sebenarnya tidak lazim suatu negara yang dirugikan malah berinisiatif menyodorkan solusi untuk perbaikan hubungan yang rusak," katanya.

Sentimen publik, ujarnya, sebenarnya menginginkan Indonesia bisa lebih tegas menghukum Australia, tetapi hal itu sulit dipenuhi pemerintah. Hal ini karena Indonesia cukup tergantung pada kerja sama politik dengan Australia dalam menjamin status politik wilayah Papua. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika