REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden, Boediono mengingatkan untuk bisa mencapai ketahanan pangan maka diperlukan beberapa pilar penunjang. Yakni kemandirian, strategi yang responsif serta bersinambungan.
Ia menjelaskan, untuk pilar kemandirian, bukan berarti Indonesia benar-benar swasembada atau mendatangkan komoditas dari luar negeri.
Menurut Wapres, kemandirian bukan berarti pemerintah tidak boleh impor sama sekali. Apalagi potensi dan kondisi alam setiap negara berbeda dengan kebutuhan yang juga berbeda.
“Jadi kalau ketahanan pangan itu diartikan sebagai tidak boleh impor itu salah karena ketahanan pangan tak bisa hanya dilihat dari satu sisi kemandirian saja,” kata Wapres saat memberikan sambutan pada acara penyerahan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Auditorium Istana Wakil Presiden, Jumat (29/11).
Pilar kedua berkaitan dengan strategi yang responsive. Dengan kata lain, strategi yang bisa merespon dengan cepat perubahan yang terjadi. Reaksi cepat, lanjut wapres, sangat penting karena suatu strategi yang tidak dapat memberi respon cepat bukanlah strategi yang baik.
Pilar ketiga yakni berkesinambungan. Pilar tersebut diartikan sebagai segala kebijakan yang dibuat haruslah mampu mendukung penyediaan pangan untuk periode yang panjang.
Bila prinsip-prinsip kebersinambungan ini dilanggar, seringkali berakibat pada meningkatnya subsidi yang kemudian menjadi beban pemerintah.
“Jadi tidak bisa hanya mengamankan selama 2-3 tahun ke depan lalu pada tahun ke-4 dibebankan dengan subsidi yang besar,” kata Wapres.
Di atas semua strategi ketahanan pangan tersebut, Wapres juga mengingatkan harus ada instrumen khusus bagi masyarakat kurang mampu berupa program perlindungan sosial yang langsung bekerja saat terjadi lonjakan harga atau kekurangan pangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika