Selasa 26 Nov 2013 22:12 WIB

Soal Penyadapan, Presiden SBY Minta Rakyat Indonesia Tenang

Presiden SBY
Foto: biographypeople.info -
Presiden SBY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta rakyat Indonesia tetap tenang dan percaya penuh, pemerintah dapat mengatasi dan menyelesaikan kasus penyadapan percakapan telepon oleh Australia. Kasus itu telah mencederai hubungan baik kedua negara.

"Saya meminta kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang, percayalah pemerintah akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kebijakan yang harus pemerintah jalankan," kata Presiden SBY dalam pernyataan resminya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/11) malam.

Pernyataan itu disampaikan Presiden SBY usai menggelar rapat terbatas membahas surat balasan dari Perdana Menteri Australia, Tony Abbott mengenai surat Presiden SBY yang meminta penjelasan Australia atas aksi penyadapan yang disebutkan dilakukan negara itu terhadap sejumlah pejabat di Indonesia, termasuk Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

"Saya mengulangi lagi apa yang saya sampaikan pada tanggal 20 November lalu agar hubungan antara kedua rakyat, rakyat Indonesia dan rakyat Australia yang sesungguhnya berjalan dengan baik, itu tetap dijaga," katanya.

Presiden mengatakan, ada belasan ribu mahasiswa Indonesia yang berada di Australia dan tidak sedikit pula WNI yang bertugas dan bekerja di Australia dan demikian juga sebaliknya.

"Hubungan dua negara itu penting, 'people to people relation', dan percayalah bahwa saya dan pemerintah yang saya pimpin memiliki tanggung jawab dan akan bekerja keras untuk mengatasi dan menyelesaikan hal ini, tentunya bersama dengan pemerintah Australia," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah akan bertanggungj awab untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya dan serius seraya tetap rasional, tidak gegabah dan emosional. Pada kesempatan itu, Presiden menyatakan kesediaan PM Australia agar kedua negara membahas sebuah protokol atau kode etik yang mengatur hubungan kedua negara di masa depan. Tujuannya agar insiden serupa tidak terulang.

Ditekankan Presiden SBY, keperluan protokol tersebut untuk membangun kembali kepercayaan diantara kedua negara.

Sementara itu beberapa lalu media Australia mengungkapkan dokumen intelijen yang dibocorkan buronan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Edward Snowden yang menyebutkan aksi penyadapan Australia terhadap sejumlah pejabat di Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyatakan protes dengan menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia serta menghentikan sejumlah bidang kerja sama.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement