Senin 25 Nov 2013 18:18 WIB

DPR Sarankan KPU Tak Buru-Buru Tetapkan DPR

Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Foto: Antara
Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Komisi II DPR menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak terburu-buru menetapkan jumlah daftar pemilih tetap Pemilu 2014 pada 4 Desember 2013.

"Saran kami adalah tentatif saja sampai diyakini seluruh DPT di Indonesia sudah bersih atau sedikit sekali masalahnya, tentu dalam jumlah yang tidak sampai jutaan atau kalau masih tersisa 100 ribu DPT yang bermasalah dan itu masih normal," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo, di Semarang, Senin (25/11).

Hal tersebut disampaikan Arif usai mengikuti kegiatan Monitoring dan Supervisi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di kantor KPU Provinsi Jateng yang dihadiri berbagai penyelenggara pemilu.

Kendati memberikan saran demikian, politikus PDI Perjuangan itu mengaku optimistis kalau KPU Jateng dan KPU kabupaten serta kota di provinsi setempat bekerja keras membersihkan DPT yang bermasalah. "Kita minta KPU untuk mengecek kembali data-data yang telah kita sampaikan agar DPT menjadi 'clean and clear'," ujarnya.

Anggota KPU Pusat, Arief Budiman, yang hadir dalam kegiatan monitoring dan supervisi DPT Pemilu mengaku tidak berani berandai-andai apakah proses hasil rekapitulasi jumlah DPT secara nasional dapat diumumkan pada 4 Desember 2013 atau tidak. "Mudah-mudahan sudah selesai, tunggu saja tanggal 4 Desember 2013, kami berharap perbaikan DPT dan ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan," katanya.

Menurut dia, persoalan terkait dengan DPT merupakan satu bagian dari seluruh proses tahapan pemilu dan kewenangan menyelesaikan berbagai masalah itu tidak hanya ada di KPU. "KPU harus bekerja sama dengan pihak lain, mengenai nomor induk kependudukan KPU bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, mengenai anggaran pemilu kita bekerja sama dengan Komisi II DPR dan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Kalau kesulitan dalam mendistribusikan kebutuhan logistik ke daerah terpencil, kata dia, maka KPU akan bekerja sama dengan TNI atau Polri. "Pada prinsipnya, KPU berusaha membuat kualitas Pemilu 2014 menjadi lebih baik dan diawali dengan penyusunan DPT yang baik," kata Arief.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement