REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menegaskan bahwa partai politik (parpol) harus mengajarkan masyarakat pendidikan berpolitik. Semua pendidikan berpolitik tersebut harus dimasukkan kedalam kegiatan partai.

"Tugas parpol tersebut merupakan kewajiban mendasar sebuah parpol dalam memberikan pengetahuan mengenai politik. Selain itu, pendidikan politik yang paling mendasar adalah mengelola negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seuai dengan konstitusi," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Ahad (24/11).

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan pendidikan politik, masyarakat akan mengetahui hak dan kewajiban dalam berpolitik. Soekarwo mencontohkan saat masyarakat menyampaikan aspirasi dengan demonstrasi, mereka harus tahu hak dan kewajibannya seperti apa. Apabila dilakukan dengan penuh tanggung jawab maka akan berjalan lancar.

Hak masyarakat adalah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui demonstrasi dan Pemprov Jatim memfasilitasi kegiatan tersebut.

"Beberapa waktu yang lalu masyarakat berdemo di depan Kantor Gubernur Jatim dan Gedung Grahadi Surabaya. Kami memberikan respon positif dilakukan dengan memberikan tempat untuk menyampaikan aspirasi yakni panggung untuk berorasi dan selanjutnya perwakilan demo akan diterima oleh pejabat yang berwenang,” ujarnya.

Sedangkan kewajibannya adalah tidak menganggu hak masyarakat lain. Sebagai contoh apabila saat berdemo dilakukan penutupan jalan atau fasilitas umum lainnya. Tentunya hal tersebut berdampak bagi kegiatan masyarakat umum. Artinya, boleh mengajukan aspirasi tapi tidak mengganggu orang lain.

“Hal tersebut merupakan tugas Parpol dimana hak dan kewajiban sebanding bukan sama dan setimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika