REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri menghentikan sementara kerja sama dengan Australia menyusul memanasnya hubungan diplomatik kedua negara. Termasuk, kerja sama yang menyangkut pengadaan perlengkapan datasemen khusus 88 antiteror.
"Sementara dihentikan semua kerja sama itu karena ini perintah presiden," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie usai Puncak Acara Kampung Bebas Narkoba Lomba Kampung Bersih Narkoba 2013 se-DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu (23/11).
Ronny mengatakan, kerja sama tersebut, di antaranya pelatihan sumber daya manusia (SDM ) untuk meningkatkan kemampuan Polri, termasuk pengadaan alat-alat untuk Densus 88 Antiteror serta untuk melacak kejahatan dunia maya (cyber crime).
Namun, dia mengatakan pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap alat-alat itu untuk mengetahui apakah ada perangkat yang dipasang yang bisa menguntungkan Australia."Nanti akan dievaluasi, diperiksa semuanya apakah di dalamnya ada alat penyadap atau tidak. Kalau tidak ada akan kita gunakan terus," katanya.
Dia juga menjelaskan telah dibentuk tim untuk memeriksa alat-alat tersebut agar pengecekannya maksimal."Kita sudah bergerak dan akan dilakukan maksimal sampai tuntas, peralatan itu kan computerized, membutuhkan ahli yang memahami, kita datangkan dari ITB, kalau perlu dari Kemkominfo," katanya.
Selain pengadaan alat, Ronny menyebutkan kerja sama khusus dengan Australia terkait pencari suaka atau people smuggling juga untuk sementara dihentikan.
"Kalau people smuggling yang sifatnya internasional (dengan negara lain), itu kita lanjutkan. Ini kan bukan hanya dengan Australia saja, tetapi ini termasuk 'transnational crime' (kejahatan transnasional," katanya.Dia mengaku belum mendapatkan kepastian sampai kapan kerja sama tersebut akan dihentikan sementara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
