REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD I Partai Golkar mendesak DPP untuk mempercepat pengadaan logistik berupa distribusi atribut kampanye dalam pileg dan pilpres. Distribusi tersebut dinilai penting mengingat jumlah logistik yang harus disalurkan tidak sedikit. Sementara waktu yang tersisa tidak begitu banyak. 

DPD I meminnta atribut kampanye paling lambat telah didistribusikan Desember 2013 ini.  Ridwan juga menguraikan rincian atribut yang diinginkan DPD I dan jajarannya. Terdiri dari bendera Golkar sebanyak 10 ribu buah setiap provinsi dan lima ribu per kabupaten. Kemudian umbul-umbul lima ribu unit, serta kaos Golkar 10 ribu setiap provinsi.

Terkait kondolidasi organisasi partai, DPD I meminta DPP mengevaluasi pergantian antarwaktu (PAW) kader Golkar yang menjadi anggota DPR, DPRD tingat I dan tingkat II.  

"PAW kerap menghadirkan friksi, terjadi degradasi dan pengabaian perintah partai. Ini kelemahan DPD I dan DPD II, akibat kebijakan internal partai dalam menghadapi kader yang tidak loyal," kata Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae mewakili yang lainnya di Jakarta, Sabtu (23/11).

DPD I, lanjut dia, hanya mempunyai wewenang menegur dan tidak bisa mengganti kader yang tidak loyal. Karenanya diusulkan PAW anggota DPR menjadi kewenangan DPP, anggota DPRD Provinsi menjadi kewenangan DPD I, dan DPRD kabupaten/kota diurus DPD I atas usulan DPD II.

Seringnya terjadi pengabaian kepada DPD I juga disebut menimbulan hubungan yang tidak sinergi dalam pencalonan kepala daerah. Baik gubernur atau bupati/wali kota. "DPD meminta kewenangan penentuan kepala daerah, gubernur diusulkan DPD I, dan bupati diusulkan oleh DPD II," ujar Ridwan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika