Soal Penyadapan Australia, DPR: Pemerintah Tak Perlu Emosional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi PKS, Fachri Hamzah meminta pemerintah tidak perlu emosional menghadapi penyadapan yang dilakukan Australia.

Menurutnya, Indonesia harus intropeksi atas berbagai kekurangan internal. "Sebetulnya saya tak menghendaki pemerintah yang emosional tapi yang rasional," kata anggota DPR F-PKS Fachri Hamzah di Jakarta, Rabu (20/11).

Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menarik Dubes RI untuk kembali ke Indonesia. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan pemerintah Australia yang melakukan penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat negara lainnya.

Fachri menjelaskan pemerintah Indonesia, harus mengklarifikasi bocoran Snowden tersebut. "Tanya dong BIN, bagaimana dengan Lemsaneg, apakah sudah bekerja dengan baik? Kenapa ini bisa terjadi?" kata Fachri.

Menurut Fachri harusnya pemerintah bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Presiden Obama dengan Kanselir Merkel yang akhirnya saling mengakuinya. Fachri menjelaskan dalam dunia intelejen, kegiatan saling sadap merupakan hal biasa.

"Kita harusnya punya sistim yang bekerja dengan baik agar tak bisa diinfiltrasi oleh negara lain," kata Fachri.

Menurut Fachri Presiden SBY harusnya lebih dari sekedar marah, yang dilakukan presiden memastikan agar semua aparat bisa bekerja dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika