REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku sudah bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengubah sistem kode pembicaraan para pejabat negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar tidak mudah disadap oleh pihak luar. 

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan, sebenarnya sulit untuk mencuri informasi dari data tersebut karena sistem pengamanannya juga memadai.

"Hanya kemungkinan tersebut tetap ada, karena kecanggihan teknologi dan penggunaan perangkat baru terus berkembang,"ujarnya kepada RoL, Senin (18/11).

Sebagai langkah antisipasi, ujarnya,  tingkat sekuritas individu ataupun instansi yang sebenarnya harus dijaga. Hanya, dia mengaku,  Kementerian Kominfo kerap melakukan pengecekan terhadap sistem proteksi di masing-masing lembaga, apakah memenuhi syarat atau tidak.

"Tidak semuanya harus dibebankan ke Kominfo. Masing-masing lembaga perlu terus melakukan pengawasan dan self protection."

Untuk saat ini, Gatot mengaku, pihaknya masih menunggu upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri kepada Pemerintah Australia. "Kalau memang hasilnya nanti harus melibatkan unsur teknis melakukan investigasi, maka kami segera berkordinasi."

Mantan agen kontrak Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden kembali membuat geger publik dunia.

Buronan Pemerintah AS itu membocorkan sejumlah dokumen NSA ke beberapa media massa internasional mengenai aksi penyadapan Pemerintah Australia kepada 'lingkaran dalam' Pemerintah Indonesia.

Beberapa nama yang disadap adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, mantan wakil presiden Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden Boediono. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika