REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyadapan diduga dilakukan oleh Australia ke sejumlah pejabat di Indonesia. Dari sejumlah nama itu, terdapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Mereka yang diinformasikan disadap, yaitu Presiden SBY yang memakai Nokia E90-1, Boediono (BB Bold 9000), Kristiani Herawati (N E90-1), JK (samsung SGH Z370), Dino Patti (BB Bold 9000), Mallarangeng (Nokia E71), Hatta Rajasa (N E90-1), Sri Mulyani (Nokia E90-1), Widodo Adi Sucipto (N E66-1), dan Sofyan Djalil (N E90-1).

Menanggapi kasus tersebut, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, mengatakan untuk mengatasi hal itu tidak bisa dilakukan hanya dengan emosi, apalagi memutuskan hubungan dengan negara lain. "Cara yang paling tepat adalah memasang sandi negara di kepresidenan. Di Istana Kepresidenan itu sangat mudah disadap kalau tidak dipasang sandi negara," kata Saifullah, Senin, (18/11).

Saat ini, ujar Syaifullah, Indonesia harus sadar betul sudah bukan zamannya menghadapi perang konvensional. Perang yang terjadi saat ini adalah perang teknologi komunikasi, ekonomi, sosial, dan budaya.

Makanya, kata Syaifullah, tidak mengherankan jika Australia maupun Amerika menyadap pejabat Indonesia. Sebab baik Australia dan Amerika sangat memiliki kepentingan terhadap Indonesia baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Satu-satunya cara memproteksi alat komunikasi Presiden dan pejabat lainnya, ujar Syaifullah, hanya sandi negara. Sebab alat itu mengacak sinyal penyadapan sehingga tidak bisa disadap. Namun, katanya, ia mendengar sejumlah orang melarang pemasangan sandi negara di Istana Kepresidenan. "Ada oknum-oknum tertentu yang tidak mau Istana Kepresidenan diproteksi dengan sandi negara,"terangnya.

Seharusnya, ujar Syaifullah, Presiden lebih tegas terhadap oknum-oknum yang melarang pemasangan sandi negara di Istana Kepresidenan. Akibat penyadapan, baik Amerika maupun Australia jadi mudah menyetir kebijakan Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika