Senin 18 Nov 2013 13:03 WIB

Soal Penyadapan, Istana: Australia Perlu Klarifikasi ke Indonesia

Rep: Esthi Maharani/ Red: Karta Raharja Ucu
Mata-mata dan penyadapan arus data dan komunikasi (Ilustrasi)
Foto: REPUBLIKA.CO.ID
Mata-mata dan penyadapan arus data dan komunikasi (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dugaan penyadapan yang dilakukan Pemerintah Australia terhadap Indonesia kembali mencuat. Kali ini, tak tanggung-tanggung, disebutkan penyadapan dilakukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Ani Yudhoyono dan para menteri.

Menanggapi hal ini, staf khusus presiden bidang hubungan internasional, Teuku Faizasyah mengatakan Pemerintah Australia harus segera mengklarifikasi kabar penyadapan tersebut. Apalagi kabar itu bukan kali pertama terdengar.

“Pemerintah Australia perlu klarifikasi hal ini ke pemerintah Indonesia,” katanya, Senin (18/11).

Menurutnya, hal tersebut sangatlah penting untuk segera menjernihkan suasana antara kedua negara. Ia beranggapan dengan adanya berita tersebut saja, terlepas diakui atau tidak, sudah berpotensi mengganggu hubungan kedua negara. “Ada berita tersebut saja sudah berpotensi mengganggu hubungan,” katanya.

Ia pun menyampaikan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa telah melaporkan kabar tersebut ke Presiden SBY.

Sebelumnya, informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir AFP, Senin (18/11). informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan intel Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen rahasia tersebut berhasil didapatkan media setempat, Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian.

Dokumen tersebut menyebutkan Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia. Dokumen itu dengan jelas menyebutkan badan intelijen elektronik Australia, atau Direktorat Sandi Pertahanan telah menyadap aktivitas telepon genggam Presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009 lalu. Saat itu, Australia masih dipimpin Perdana Menteri Kevin Rudd.

Daftar target penyadapan Australia itu menyebut nama-nama pejabat tinggi ternama Indonesia. Mulai dari Wakil Presiden Boediono, kemudian mantan wapres Jusuf Kalla, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Menko Polhukam dan juga Mensesneg.

ABC melaporkan salah satu dokumen rahasia tersebut berjudul '3G impact and update' yang berisi grafik upaya intelijen Australia untuk mengimbangi teknologi 3G yang digunakan Indonesia dan sejumlah negara kawasan Asia Tenggara lainnya.

Terdapat juga daftar sejumlah orang yang menjadi target penyadapan. Bahkan intelijen Australia memiliki rekomendasi untuk memilih salah satu nama tersebut dan menjadikannya target penyadapan, dalam kasus ini adalah kepala negara Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement