REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa penyelesaian berbagai permasalahan terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT) menjadi kunci sukses Pemilihan Umum 2014.

"Satu suara sangat menentukan masa depan bangsa, mudah-mudahan 10,4 juta DPT bermasalah bisa diselesaikan Komisi Pemilihan Umum dalam waktu satu bulan," katanya di Semarang, Senin (11/11). Hal tersebut disampaikan Tjahjo pada acara Forum Sosialisasi Pemilihan Umum Untuk Pemilih Pemula Dalam Rangka Voter Information di gedung Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah.

Ia menjelaskan, Pemilu 2014 bagi partai politik merupakan momentum yang harus terselenggara supaya ada pemerintahan yang adil dan demokratis. "Oleh karena itu, parpol beserta seluruh pihak termasuk Badan Pengawas Pemilu terus mengawal masalah DPT karena DPT itu sesuatu yang sangat prinsip pada Pemilu 2014," ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Tjahjo mengungkapkan jika Pemilu 2014 masih bermasalah, sehingga terancam pelaksanaannya. "Hal-hal yang mengancam kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2014 adalah ketidaknetralan TNI dan Polri termasuk KPU serta adanya praktik money politik," katanya.

Pemerintah, kata Tjahjo, harus segera menghapus keputusan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang memutuskan jika setiap orang diperbolehkan mencoblos lebih dari satu kali atau diwakilkan saat mencoblos. "Hal itu terjadi saat Pilkada Bali dan kalau ini tidak dihapus maka Pemilu 2014 terancam karena 1.000 orang boleh mencoblos 10 kali atau 20 kali dan disahkan karena secara undang-undang serta yuridis telah diputuskan MK," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo juga meminta semua keputusan mantan Ketua MK Akil Mochtar harus dibongkar karena merupakan kejahatan demokrasi dan kejahatan pilkada. "Kami mengapresiasi semangat dari KPU dan Bawaslu yang terus berupaya memperbaiki data jumlah DPT agar Pemilu 2014 dapat berjalan dengan baik," kata Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika