REPUBLIKA.CO.ID, TIGARAKSA -- Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang akan melakukan rapat pleno penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Senin (11/11) pukul 14.00 WIB.
Para buruh akan melakukan aksi terkait penetapan KHL yang menentukan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).
Koordinator Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) Kabupaten Tangerang, Koswara menyatakan bersama para buruh akan melakukan aksi mulai dari beberapa titik kawasan industri daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang.
"Sidang pleno penetapan KHL jam dua siang. Ribuan buruh akan berkumpul di bunderan Citra Raya, Cikupa kemudian bergerak menuju kantor Disnaker di Tigaraksa," katanya kepada Republika.
Sejauh ini para buruh tetap menuntut kenaikan UMK sebesar 50 persen dari tahun sebelumnya yakni Rp 3,7 juta. Ada beberapa hal dalam penentuan KHL yang dituntut para buruh diantaranya perumahan, transportasi, listrik, dan tabungan.
Menurut dia, dari Dewan Pengupahan Kota (Depeko) sudah mengusulkan besaran KHL Rp 2,2 juta. Dia mengatakan jumlah tersebut belum termasuk pada beberapa hal diatas sebelumnya.
Dalam penetapan KHL para buruh berharap kepada Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar agar tidak sama dengan KHL.
"Jika dewan pengupahan menetapkan KHL sebesar itu, kami harap pada Bupati agar tidak berpatokan pada KHL. Jika pro kepada buruh besaran UMK harus diatas KHL," paparnya.
Rencananya dalam penetapan KHL tersebut akan dihadiri dari pihak perusahaan atau APINDO, Pemkab Tangerang melalui Disnaker, dan serikat buruh.
Apabila KHL telah ditetapkan maka kemungkinan penetapan UMK akan dilakukan dalam dua hari ke depan. Koswara menambakan jika nilai UMK tidak sesuai yang diharapkan maka para buruh akan terus melakukan aksi demonstrasi.
Selain itu, Dia mengaku mendengar wacana wilayah Bekasi yang akan menentukan UMK sebesar Rp 2,9 juta menurutnya lebih masuk akal dibanding DKI Jakarta. Apabila tuntutan Rp 3,7 juta tidak terpenuhi maka wacana Bekasi Rp 2,9 juta lebih baik daripada Rp 2,4 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika