REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membagi pengalaman demokrasi Indonesia kepada para peserta Bali Democracy Forum (BDF) VI di Bali. Ia mengatakan ada sejumlah hal yang dibenahi untuk membangun demokrasi.
Pertama, setiap warga negara harus memiliki jaminan hak konstitusi. Hak tersebut meliputi kebebasan beragama, berekspresi, kesamaan di depan hukum, menolak diskriminasi, perlindungan bagi kaum minoritas, dan perlindungan hukum.
"Kami juga menjunjung tinggi HAM, kebebasan pers dan peran serta masyarakat sipil," katanya, Kamis (7/11).
Kedua, tegakkan supremasi hukum, hormati hak-hak dasar rakyat, termasuk bagi kaum minoritas.
Ia mengatakan pemerintah Indonesia menjamin penghormatan dan persamaan hak di depan hukum sebagai hal yang tak terpisahkan.
Ketiga, melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.
Menurut dia, sangatlah penting untuk menanamkan rasa ikut memiliki terhadap kebijakan yang diambil. Ia mencontohkan penerapan desentralisasi system pemerintahan.
Pendekatan itulah yang dianggapnya sebagai kunci sukses untuk mengakhiri pemberontakan separatis di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam serta upaya menciptakan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Keempat, tingkatkan rasa saling memahami, toleransi dan daya rekat sosial dengan menjalin hubungan antar kelompok. Dalam menyelesaikan pertikaian, kata Presiden, kedepankan upaya dialog di antara kelompok yang berbeda agama, etnis dan sosial ekonomi.
Presiden pun menyinggung tentang system multi partai yang dianut di Indonesia. Menurut dia, system tersebut memberikan tantangan sekaligus peluang membangun demokrasi.
"Saya yakin bahwa kami banyak diuntungkan dengan adanya dialog dan debat di antara partai politik. Kami terus belajar menegakkan demokrasi multi partai dalam menentukan dan mengasah kepentingan nasional kami. Sistem multi partai telah memungkinkan kami untuk menjadikan kepentingan dan pemikiran yang beragam menjadi peran serta politik yang positif," katanya.