Selasa 05 Nov 2013 17:05 WIB

'SBY Sering Susah Membedakan Kepentingan Pribadi, Partai, dan Negara'

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Nidia Zuraya
Presiden SBY
Foto: biographypeople.info -
Presiden SBY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa kali meminta para menterinya untuk tidak membuat kebijakan yang mendukung kampanye, termasuk menggunakan fasilitas kementerian untuk berkampanye. Menanggapi hal itu,  Pakar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, sebenarnya Presiden SBY juga sering tidak konsisten dalam menggunakan jabatan Presiden untuk kepentingannya sendiri.

"Saya melihat SBY beberapa kali offside. Beliau tidak bisa membedakan antara  kepentingan negara, partai,  pribadi,  dan keluarganya," kata Hamdi, Selasa, (5/11).

Sebagai contoh, ujar Hamdi, SBY pernah menggunakan mimbar kepresidenan berlambang burung Garuda yang merupakan lambang  negara untuk memberikan respon terkait kemelut Partai Demokrat. "Kala itu SBY menggunakan mimbar kepresidenan untuk menanggapi gonjang ganjing di Demokrat,"ujarnya.

SBY, kata Hamdi, juga pernah menggunakan mimbar kepresidenan untuk memberikan tanggapan soal Ibas yang  disebut mendapatkan  aliran dana. "Istana kenegaraan itu seharusnya digunakan untuk keperluan negara, bukan konferensi pers terkait urusan keluarganya," katanya.

Sebenarnya, terang Hamdi, lebih elok jika SBY saat menanggapi kasus Ibas dilakukan di rumah pribadinya di Cikeas bukan di Istana. Makanya SBY ini sering susah membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan negara.

SBY, kata Hamdi, sering mengingatkan agar menteri jika berkunjung ke daerah tidak boleh digunakan untuk kampanye atau temu kader. Namun SBY juga sering menggunakan Istana untuk kepentingan pencitraan partainya.

Seharusnya,  terang Hamdi, SBY menggunakan mimbar kepresidenan dan Istana  hanya untuk berbicara masalah negara. Misalnya berbicara tentang TKI yang akan dihukum mati dan bagaimana cara menyelamatkannya, bicara soal  pemerintah akan menaikkan upah buruh.

"Semua yang dibicarakan di Istana itu harus urusan negara, bukan urusan partai atau keluarga. Ini merupakan salah satu akibat merangkap jabatan, Ketua Umum Partai sekaligus Presiden, jadinya sering terjadi konflik kepentingan," kata Hamdi.

Kalau SBY mau menghimbau para menterinya, ujar Hamdi, seharusnya dia bisa melihar dirinya sendiri juga. "Mimbar negara mungkin hal sepele, namun sebenarnya ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement