REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung melelang jabatan eselon II B. Pelelangan ini pada implementasinya diyakini dapat menambah kinerja Pemkot Bandung.
Namun demikian, pakar ilmu pemerintahan dari Universitas Padjajaran Dede Mariana meminta Pemkot khususnya Wali Kota Bandung berhati-hati. "Keberadaan pejabat eselon II tidak semudah itu digeser," kata dia, Kamis (31/10).
Ia mengatakan, lelang jabatan secara prinsip memang tidak melanggar aturan. Terlebih, lelang jabatan bertujuan untuk inovasi sekaligus terapi kejut agar para pejabat terbiasa dengan budaya kompetitif dan kompetensi.
Namun, saran Dede, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil harus memberi kesempatan kepada pejabat untuk mengikuti kompetisi dan penempatan ulang yang sesuai dengan kompetensi masing-masing.
"Karena tidak mungkin pejabat tersebut dipasang di staf ahli karena posisi terbatas. Jadi sifatnya harus replacement saja," kata Dede.
Jika pun harus lelang jabatan, tim penilai harus yang dapat dipercaya dan transparan. Ia juga meminta agar jabatan ini dikonsultasikan kepada gubernur. Tak ketinggalan, keberadaan Badan Pertimbangan dan Kepangkatan harus diselaraskan dengan sistem yang dijalani.
Ridwan menyatakan, belum ada pihak yang protes terkait wacana tersebut. Kalaupun ada yang protes, kata dia, adalah mereka yang merasa tidak mampu dan kompeten. Ia berharap, lelang jabatan dapat menghasilkan tim solid agar bisa bekerja untuk perbaikan Kota Bandung. Tim berasal dari proses profesional dan terbuka.
"Nanti, tim ini jadi yang terbaik. Bukan warisan masa lalu karena faktor suka atau tidak suka,"kata dia.
Namun demikian, kata Kamil, pihaknya akan terus memprioritaskan PNS Pemkot Bandung yang telah bekerja maksimal. Adapun pendaftaran lelang dimulai sejak 29 Oktober 2013 hingga 1 November 2013 esok. Kesempatan terbuka untuk semua pihak, tidak harus warga Kota Bandung.
Peserta dari kalangan umum akan bersaing dengan kepala dinas dan pejabat eselon dua yang saat ini sudah memiliki jabatan di Pemkot Bandung. Peminat lelang jabatan dapat melihat persyaratan di situs BKD Kota Bandung yakni bkd.bandung.go.id.
Ikuti Whatsapp Channel Republika