REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra pesimis Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa membersihkan daftar pemilih tetap (DPT) dalam waktu dua pekan. Karena di daerah yang masih dekat dengan KPU pusat saja ditemukan banyak penggelembungan jumlah pemilih.
"Ada di beberapa kelurahan di Jakarta Utara, seperti di Warakas, Semper, Tanjung Priok, pemilihnya berkurang 40 ribu. Itu kan jumlahnya banyak sekali," kata Wasekjen Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo di Jakarta, Sabtu (26/10).
Selain perubahan jumlah yang tidak wajar, Gerindra juga menemukan daerah-daerah di Jakarta Utara yang tidak tercatat RT dan RW-nya. Namun mereka memiliki TPS (tempat pemungutan suara). Padahal TPS dibentuk berdasarkan RT dan RW.
Jika di daerah yang masih dekat dari pantauan KPU pusat saja terjadi perubahan jumlah penduduk yang tidak wajar, Aryo menilai motif yang sama sangat mungkin terjadi di daerah lainnya. Sementara KPU hanya memiliki waktu dua pekan untuk membersihkan kembali DPT di seluruh Indonesia.
Gerindra, menurut Aryo, sengaja mengundang Badan Pusat Statistik untuk mencermati DPT. Dijelaskan BPS, secara statistik 20 persen dari DPT berpotensi menjadi pemilih golput. Karena sebagian besar yang tercatat dalam DPT merupakan pemilih dengan mobilitas tinggi.
Banyaknya pemilih yang belum terdaftar dinilai Aryo karena belum maksimalnya panitia pendaftaran pemilih (pantarlih). Hornor pantarlih yang minim, diperkirakan membuat mereka bekerja kurang optimal.
"Bayangkan hanya digaji Rp 300 ribu per bulan. Bagaimana kita bisa mengharapkan mereka bisa mendata penduduk dengan baik, kalau gaji yang diterima cuma segitu," kata dia.
Karenanya, Gerindra tidak optimis KPU bisa menyisir DPT yang diklaim banyak pihak masih bermasalah. Namun, ujar dia, setidaknya ppara pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu, partai politik dan masyarakat, memiliki keterpanggilan untuk bersama-sama membantu penuntasan masalah data pemilih tersebut.
"Kalau DPT-nya saja tidak benar, bagaimana nanti calon anggota legislatif yang akan terpilih. Artinya mereka terpilih oleh pemilih yang tidak jelas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika