REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan pemilu yang dijadwalkan pada 9 April 2014 sebaiknya ditunda pelaksanaannya. Jika polemik daftar pemilih tetap (DPT) tak mampu ditundaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga 4 November 2013 nanti.
"Kalau dua mingu ke depan tidak ada solusi penyelasaian DPT, pemilu sebaiknya ditunda," kata Ketua Umum PBB MS kaban dalam diskusi bertema "Pesta Demokrasi 2014: Untuk Indonesia Lebih Baik" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (26/10).
Kaban menilai, persoalan DPT seharusnya turut dicermati oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara. Presiden harusnya memberikan instruksi kepada Mneteri Dalam Negeri dan jajarannya untuk memperbaiki data kependudukan yang dinilainya amburadul. Data kependudukan berupa daftar penduduk potensial pemilih (DP4) yang digunakan sebagai basis pemutakhiran oleh KPU disebut Kaban sebagai data sampah. Karena nyatanya banyak penduduk yang belum terdata sama sekali di dalamnya.
Padahal, lanjut Kaban, DP4 itu telah didukung dengan program KTP elektronik yang berupaya menciptakan basis data penduduk lebih sempurna. "Apa hasil dari Rp 4.8 Triliun untuk pembuatan e-KTP. Hasilnya DPT yang berpolemik," ujarnya.
Menurut Kaban, selisih data antara Kemendagri dan KPU yang masih tercatat sekitar 20.6 juta pemilih harus segera disinkronkan. Dalam waktu dua pekan, satu-satunya cara agar sinkronisasi berjalan cepat adalah melalui kerja sama intensif antara kedua pihak. Namun, bila Kemendagri lepas tangan, penyelesaian DPT bermasalah tidak akan terlaksana.
Selain itu, KPU juga diingatkan agar memaksimalkan semua suber daya yang dimiliki. Karena anggaran yang dikucurkan untuk KPU dalam menyukseskan pemilu tidak sedikit. Anggaran senilai Rp 21 Triliun, menurut Kaban harusnya bisa mencipatakan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.
"Rp 21 Triliun itu sama dengan biaya mambangun 2.100 kilo meter jalan. Jangan sampai pemilu 2014 memakai data sampah," kata mantan Menteri Kehutanan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
