REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI buka suara terkait dugaan kebocoran data penduduk karena diretas yang diungkap akun Twitter Under the Breach atau @underthebreach. Komisioner KPU RI Viryan Aziz mengatakan, data tersebut merupakan dokumen digital atau soft file yang bersifat terbuka untuk memenuhi kebutuhan publik.
"Soft file data KPU tersebut (format .pdf) dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka," ujar Viryan dalam pesan singkat yang diterima Republika, Jumat (22/5).
Ia mengatakan, data yang dibocorkan untuk dijual itu adalah salinan digital daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Viryan menuturkan, unggahan Under the Breach yang disertai gambar berisi informasi DPT berdasarkan metadata tertanggal 15 November 2013.
Viryan menjelaskan, dengan sifat keterbukaan pada saat Pemilu 2014, DPT bisa diunduh per tempat pemungutan suara (TPS). Namun, data tersebut tidak seluruhnya dibuka. Publik hanya dapat melihat data dirinya sudah masuk dalam DPT atau tidak.
Ia mengeklaim elemen data pribadi warga tetapi terlindungi. Data seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga tidak ditampilkan secara utuh. "Sesuai regulasi, data pemilih harus terbuka dan bisa diakses publik," kata dia.
Viryan menyebutkan, jumlah DPT pada 2014 tidak mencapai 200 juta, tetapi 190 juta. Menurut dia, KPU terus menelusuri berita kebocoran data penduduk dengan melakukan cek kondisi internal atau server data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. "Informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian," kata Viryan menambahkan.
Sebelumnya, peretasan data penduduk di KPU pertama kali diungkap akun Twitter @underthebreach yang juga mengungkap peretasan jutaan akun Tokopedia. Peretas mengaku memiliki data warga Indonesia sebanyak 2,3 juta termasuk nama, NIK, NKK, dan alamat.
"Aktor membocorkan informasi tentang 2.300.000 warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, dan banyak lagi," kata akun tersebut Kamis (21/5) malam.
Under the Breach mengungkapkan, peretas juga mengancam akan membocorkan data informasi warga serupa sebanyak 200 juta. Dalam unggahannya, peretas menyebutkan memiliki data nomor identitas berupa NIK dan NKK. Data ini dijual karena berguna untuk registrasi nomor telepon.
Data tersebut dalam bentuk file PDF yang didapatkan dari KPU. Dalam gambar lainnya terdapat dokumen berlogo KPU dengan keterangan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
Dokumen berisi nomor KK, KTP, nama pemilih, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta alamat. Bahkan, peretas menampilkan sejumlah folder dengan nama kecamatan maupun kabupaten/kota di Yogyakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
