REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Daftar Pemilih Tetap jangan dipolitisasi agar demokrasi yang diharapkan dalam Pemilu 2014 bisa berjalan dengan baik, benar, dan sesuai aturan.
"Kami berharap akurasi data tersebut tidak kemudian menjadi salah satu permainan yang dipermainkan, ataupun yang dipolitisasi untuk membuat demokrasi yang kita harapkan berjalan sesuai aturan," kata Puan di Gedung DPR Jakarta, Kamis (24/10).
Puan mengatakan penundaan pengumuman hasil rekapitulasi DPT oleh KPU selama dua minggu agar segera diperbaiki. Ia mengatakan PDI Perjuangan akan mengawal proses akurasi DPT yang dijanjikan KPU selesai dalam waktu dua minggu lagi.
"Ini masalahnya bukan waktu yang harus dibatasi, namun mampu atau tidak (menyelesaikannya)," ujar Puan.
Ia menilai KPU bersama lembaga-lembaga terkait harus saling kerja sama menyelesaikan DPT tersebut dalam jangka waktu dua minggu tersebut. Namun, Puan menekankan pelaksanaan pemilu tidak boleh bergeser.
"Jadi kalau DPT sudah selesai tapi jumlah kertas suara tidak akurat itu juga akan menjadi persoalan," ujarnya.
Puan menilai kinerja KPU belum maksimal dan masih banyak hal yang harus segera diselesaikan. Hal itu menurut dia terkait segala sesuatu dengan pelaksanaan pemilu yang harus dilakukan secara cermat, rinci, dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait.
"Ini masalahnya bukan untuk PDI Perjuangan namun untuk bangsa Indonesia tentu saja ditentukan oleh KPU menjadi pelaksana pemilu setiap lima tahun sesuai undang-undang," kata Puan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menunda pelaksanaan rekapitulasi penetapan DPT untuk Pemilu 2014 yang seharusnya ditetapkan Rabu, 23 0ktober 2013.
"Kami akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, menyelesaikan yang kurang karena ada yang sudah akurat ada yang belum.? Kami masih diberi kesempatan dua minggu untuk pencermatan kembali," kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.
Dalam rapat terbuka yang juga dihadiri oleh perwakilan parpol peserta Pemilu 2014, KPU mendapatkan banyak desakan untuk melakukan penundaan karena dinilai masih ada data-data tidak valid, seperti kegandaan pemilih, tidak terdaftarnya pemilih, bahkan pemilih siluman yang disampaikan dalam rapat terbuka.
Selama dua pekan penundaan tersebut, KPU akan kembali melakukan penyandingan data dengan para pihak yang mempunyai data banding dengan data KPU. Para pihak tersebut antara lain parpol-parpol yang juga mengaku memiliki data yang masih belum valid dibandingkan dengan data KPU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika