REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Political Communication Institute Heri Budianto mengatakan, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dapat memicu perpecahan di internal PDI Perjuangan karena tidak memasukkan nama Joko Widodo sebagai capres potensial.
"Saya melihat ada muatan yang mengkhawatirkan. Survei LSI bisa merugikan salah satu partai, yakni PDI Perjuangan," kata Heri dalam diskusi 'Meneropong Independensi Hasil Survei Politik' di Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, bila melihat survei LSI, nama Megawati Soekarnoputri menempati posisi pertama dan Jokowi tidak masuk sebagai capres yang diperhitungkan.
"Dari posisi itu cukup merugikan salah satu partai, karena kita tahu di masyarakat muncul nama Jokowi, dan ada yang menilai kalau Megawati akan mendorong Jokowi untuk maju," tutur Direktur Political Communication Institute ini.
Heri menjelaskan, hasil survei LSI akan mengganggu konsentrasi dari PDI Perjuangan dalam menentukan capres karena sebelum hal itu dimunculkan, PDI Perjuangan khususnya Megawati, sudah memberikan isyarat akan memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk maju Pilpres 2014.
Namun, dengan perolehan survei LSI yang dirilis Minggu (20/10), setidaknya menimbulkan keyakinan kembali jika Megawati masih memiliki daya jual pada Pilpres 2014.
Selain itu, dia menilai survei LSI tersebut dibuat agar nantinya Jokowi tidak dimajukan mengikuti pemilihan presiden. Jika Jokowi maju maka praktis capres-capres lain khususnya Ical dipastikan tersingkir.
"Jokowi dan Prabowo itu kan lawan berat, maka disingkirkan. Maka dicari justifikasi ilmiahnya adalah keduanya, misalnya, Jokowi bukan elite partai. Kalau Prabowo itu parpolnya tidak akan sampai dua digit," tuturnya.
Ia menambahkan, bila lembaga survei hanya bertujuan menyenangkan kliennya, maka tidak baik bagi perkembangan demokrasi.
"Sudah saatnya kita membuat mekanisme yang mengatur tentang survei politik. Terus terang, kami dosen di kampus juga mempertanyakan bagaimana metode survei LSI," kata Heri.
Norma Lembaga Survei
Di tempat yang sama, pendiri CIRUS Surveyors Group, Andrinof Chaniago, mengatakan, lembaga survei harus memegang norma-norma yang ada, yakni bertanggung jawab, jujur, terbuka, objektif, termasuk mengakui keterbatasan dan kekurangan riset.
"Bisa saja sebuah lembga survei berafiliasi dengan parpol baik secara permanen maupun temporer. Itu banyak dilakukan di Amerika dan Jerman. Tapi hubungan pekerjaan itu tak boleh membuat lembaga survei dan peneliti mengorbankan norma-norma yang dianutnya," katanya.
Kalau bicara kejujuran, objektif, bertanggung jawab, maka lembga penelitian harus menyampaikan apa adanya dari objek penelitian.
"Bukan mbuat sesuatu itu menjadi bias," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
